WASIOR – Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat berencana mengembangkan kopi robusta sebagai komoditas unggulan daerah bidang perkebunan.
Bupati Hendrik Mambor mengatakan pengembangan kopi robusta merupakan bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Termasuk untuk menekan kemiskinan ekstrem di daerah itu.
Mambor bilang rencana pengembangan kopi robusta itu sudah dikomunikasikan dengan Bappeda Provinsi Papua Barat dan telah mendapatkan lampu hijau.
“Dalam pembicaraan itu, rencana kita di atas Kali (sungai) Utuh (di Distrik Naikere) kita kembangkan robusta. Ini daerah yang luas dan dapat dijangkau dengan mudah dan tidak jauh-jauh dari kota, “jelas Mambor usai upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di kantor bupati di Isei, Senin (22/5/2023).
Wilayah di sekitar Sungai Utuh di Distrik Naikere merupakan dataran luas yang masih kosong. Distrik Naikere sendiri merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
“Jadi dari Nabire bisa turun, dari kota bisa naik (dengan mudah). Mudah-mudahan apa yang ktia bicara dengan provinsi Papua Barat bisa terwujud. Ini hal-hal yang kita coba lakukan dalam rangka membangun ekonomi, “ujar orang nomor satu Wondama.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Korneles Paduai mengatakan tahun ini akan dilakukan uji adaptasi untuk mengetahui wilayah mana saja yang cocok untuk pengembangan kopi robusta.
Uji adaptasi dilakukan dengan melibatkan akademisi Universitas Papua (Unipa) Manokwari.
“Nanti kita lihat perkembangan dalam beberapa tahun depan apabila pengembangan kopi ini punya produksinya, peluangnya bagus maka ke depan kita akan melakukan jadi komoditas unggulan (daerah), “terang Paduai.
Meski masih menunggu hasil kajian secara ilmiah, menurut Paduai, pihaknya telah memetakan wilayah mana saja yang berpotensi menjadi sentra pengembangan kopi robusta.
Antara lain lokasi eks perkebunan kakao milik masyarakat yang dikembangkan pada periode 90-an.
“Lahan-lahan ini yang akan kita aktifkan kembali menjadi pengembangan kopi. Perencanaan kami untuk awal itu per KK minimal setengah hektar. Nanti ke depan konsepnya menjadi kebun rakyat, “papar Paduai. (Nday)
