Pemkab Manokwari dan Bawaslu Sepakati NPHD Sebesar 19 Milyar Pada Pilkada 2024

Manokwari, kabartimur.com- Pemerintah kabupaten Manokwari bersama Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp. 19 Milyar tentang Pemberian Dana Hibah pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditandai dengan penandatanganan bersama di Ruang Sasana Karya ,Kantor Bupati Manokwari, kamis (1/2/2024).

Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Samsuddin Renuat dalam sambutannya mengapresiasi kepercayaan dan kontribusi bagi lembaga Bawaslu Kabupaten Manokwari untuk mengawal pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Bacaan Lainnya

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan pendatanganan NPHD mempunyai tujuan besar yaitu sebagai bentuk dukungan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari dalam pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Baca Juga :   Resmikan Rumah Pastori Kasih Kalvari, Bupati Manokwari Nyatakan Kesiapan Mendukung Kelanjutan Pembangunan Gereja

Pihaknya berharap melalui NPHD Pilkada tahun 2024 menjadi momentum yang tepat untuk terus memperkokoh semangat kebersamaan antara pemerintah daerah kabupaten Manokwari dan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta memberikan nuansa baru dalam menemukan tekad dan motivasi yang kuat bagi bawaslu.

Disamping itu, pelaksanaan pengawasan pada Pemilu dan Pilkada dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasar pada regulasi yang ada dan anggaran hibah Pilkada tahun 2004 di Kabupaten Manokwari bawaslu mengacu pada program dan target kerja Bawaslu Manokwari Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan bahwa sebelum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum.

Ia menyebut, beberapa hal yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar untuk penganggaran ini adalah fasilitasi Panwas di tingkat distrik, Kelurahan maupun Kampung bahkan di tingkat TPS untuk Pilkada tahun 2024 juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara dalam demokrasi yang berlaku.

Baca Juga :   Indonesia dan Belanda Sepakat Perangi Kejahatan Transnasional

” Dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan pada Pilkada tahun 2024, bawaslu dalam pemanfaatan anggaran akan sangat berhati-hati dan akan mengefisienkan dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran” Harapnya.

Pihaknya berharap kepada semua pihak untuk bisa memberikan masukan dan saran serta ikut terlibat dalam semua tahapan pengawasan yang dilakukan.

Sementara itu, Bupati Manokwari, Hermus Indou dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemilu merupakan sebuah instrumen demokrasi juga instrumen tata negara yang harus dilakukan dalam menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen kebangsaan dan pembangunan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Bupati memastikan anggaran yang disalurkan dapat terealisasi 100 persen untuk mensukseskan pemilu yang bermartabat dan sebagai dukungan pemerintah kepada penyelenggara pemilu agar semua tahapan dapat dapat berjalan lancar tanpa hambatan.(Red/*).

Pos terkait