Manokwari, kabartimur.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya menggelar pertemuan dengan pimpinan media dan wartawan di Manokwari melalui agenda Journalist Update yang membahas perkembangan sektor jasa keuangan di wilayah setempat. Kegiatan berlangsung di Foodpedia Manokwari, Jalan Jenderal Sudirman, Padarni, Kamis (4/12/2025).
Acara ini dihadiri Ketua OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, Ketua PWI Papua Barat Bustam, Ferdian Ario Sasongko -Kabag Bidang PEPK LMSt OJK, Stella Sitanala – Manager Madya Bidang PEPK LMSt (Pengawasan Prilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen & Layanan Menagemen Strategi) OJK, Ikbal Lutifi – Manager Pengawasan LJK (Lembaga Jasa Keuangan) dan puluhan wartawan dari media cetak, online, dan televisi.
Ketua PWI Papua Barat, Bustam, menyampaikan bahwa kehadiran OJK menjadi harapan bagi insan pers karena lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam mengawasi sektor jasa keuangan. Ia juga berharap pertemuan seperti ini dapat mempererat hubungan antara OJK dan media.
Sementara itu, Ketua OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, menegaskan bahwa media merupakan mitra penting OJK dam Pada kesempatan ini, ia memperkenalkan personel OJK di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sekaligus memaparkan sebaran lembaga jasa keuangan mencakup perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank (IKNB).
Ia memaparkan perkembangan kinerja perbankan di Papua Barat sepanjang 2025. Secara year on year (yoy), aset dan kredit tumbuh masing-masing 3,67% dan 16,56%. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh negatif -0,41% yoy, namun mulai meningkat secara month to month sebesar 4,93%.
Kualitas kredit disebut sangat terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) 0,81%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan berada pada level tinggi dengan LDR mencapai 129,08%.
Untuk data per Oktober 2025 terkait DPK per portofolio, kredit berdasarkan jenis penggunaan, serta kredit sektoral.
Sedangkan penyaluran kredit UMKM, Papua Barat tercatat sebesar Rp3,00 triliun, sementara Papua Barat Daya mencapai Rp2,49 triliun. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mengalami peningkatan dengan total Rp532,99 miliar di Papua Barat dan Rp731,02 miliar di Papua Barat Daya.
Sementara Tingkat inklusi masyarakat terhadap pasar modal menunjukkan pertumbuhan signifikan. Jumlah Single Investor Identification (SID) di dua provinsi itu meningkat 23,56% yoy dengan nilai transaksi saham tumbuh 20,48% yoy. Total SID mencapai 51.529.
Per Agustus 2025, Papua Barat mencatat 23.742 SID dengan transaksi saham senilai Rp53,72 miliar. Sementara Papua Barat Daya memiliki 27.787 SID dengan nilai transaksi Rp146,69 miliar.
Pada sektor IKNB, pertumbuhan terjadi pada pembiayaan, peer to peer (P2P) lending, dan pegadaian, dengan kenaikan piutang masing-masing 2,87% yoy, 52,32% yoy, dan 37,33% yoy.
Pada kesempatan yang sama Kabag Bidang PEPK LMSt OJK, Ferdian Ario Sasongkom Menjelaskan perkembangan Program TPAKD yang sejalan dengan prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, ekonomi biru, penguatan usaha kreatif, pemberdayaan perempuan dan pemuda, hingga pembangunan desa.
Selain itu, OJK mengoperasikan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) untuk mengawasi dan menindak aktivitas keuangan ilegal di daerah. Berdasarkan laporan Sistem PASTI, total kerugian akibat investasi ilegal sejak 2017 hingga 2025 mencapai Rp142,22 triliun. (Red/*)
