WASIOR – Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana berbicara soal netralitas PNS saat memberi pengarahan umum kepada PNS Pemkab Teluk Wondama, Papua Barat, Kamis (2/5).
Bima menyatakan netralitas aparatur sipil negara tidak hanya berlaku pada saat momentum politik seperti Pemilu Serentak 2019. Netralitas PNS harus tetap melekat saat melakukan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam setiap kesempatan.
Makna netralitas bagi PNS adalah berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-beda suku, agama maupun kelompok sosial lainnya.
“Inilah yang disebut netralitas. Netralitas itu bukan hanya pilpres, hanya pileg tapi itu nadi kehidupan serang PNS. Kalau kita tidak netral tidak mungkin kita melayani orang yang beda kubu dengan baik, “ kata Bima.
Kepala BKN berkunjung ke Teluk Wondama dalam rangka kunjungan kerja. Dia didampingi Kepala BKN Regional XIV Manokwari Sabar Sormin.
Di hadapan ratusan PNS yang memenuhi Gedung Sasana Karya Kantor Bupati di Isei, Bima menegaskan syarat utama seorang PNS adalah harus berlaku adil. Pemerintah manapun akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya manakala PNS-nya berlaku tidak adil.
“Apalagi kita tinggal di suatu daerah yang banyak sukunya. Kalau kita hanya melayani suku tertentu, kelompok tertentu orang tidak percaya. Kita harus mampu melayani semua, suku apapun dia, dari mana dia, kelompok sosial apapun dia, “ ucap Bima.
Lebih lanjut pria yang menghabiskan masa kecilnya di Jayapura, Papua ini mengharapkan agar semua PNS termasuk di Teluk Wondama tidak terpecah belah karena Pemilu Serentak 2019. Dia juga mengajak para ASN menyudahi ‘perkelahian’ yang terjadi di media sosial hanya karena perbedaan pilihan politik dalam Pemilu 2019.
“Di medsos ada istilah Cebong dan Kampret yang mendukung (paslon) 01 dan 02. Bagaimana mungkin PNS berkelahi tidak menjadi satu korps. Tidak saling percaya, tidak saling mendukung, “ ujar Bima. (Nday)
