Ketua DPC Hanura dan Gerindra Toraja tak Hadiri Verifikasi Faktual

  • Whatsapp

Kabartimur com – Verifikasi faktual untuk 11 partai di Toraja Utara membuat dua partai saat ini tak memenuhi syarat. Hal ini disampaikan Komisioner KPUD Toraja Utara, Maryanto saat melakukan verifikasi di kantor DPC Hanura Toraja Utara, Rabu 31 Januari 2018.

“Sampai saat ini, sementara dua partai, yakni Hanura dan Gerindra tak memenuhi syarat. Pasalnya dalam empat tahapan untuk persyaratan tidak dipenuhi. Sehingga kami nyatakan tidak memenuhi syarat” ujar Maryanto Komisioner KPU Toraja Utara.

Pengurus DPC Hanura Toraja Utara, Yohanis Torik Kendek Allo saat ditemui usai verifikasi membenarkan jika Ketua DPC Hanura tak hadir sehingga tak memenuhi syarat untuk verifikasi faktual.

“Ketidakhadiran pak Ketua DPC Hanura, membuat tak memenuhi syarat. KPUD meminta secara fisik kehadirannya, sementara pak ketua sakit dan tak bisa hadir hari ini”ujar Yohanis Kendek Allo.

Untuk diketahui jika Ketua DPC Hanura, Benyamin Patondok mengalami sakit, sehingga tak hadir dalam verifikasi faktual partai. Hal tersebut membuat partai besutan Wiranto tersebut tak memenuhi syarat.

Sementara itu Komisioner KPUD Toraja Utara, Maryanto mengatakan, jika Hanura saat ini masih ditunggu kelengkapannya sampai tanggal 6 Februari 2018. Ketidakhadiran dari ketua DPC membuat tak memenuhi syarat.

“Sama halnya dengan Gerindra saat verifikasi faktual kemarin yang kami lakukan, tidak ada fisik dari ketua partai tersebut sehingga tak memenuhi syarat”ujarnya.

 

Maryanto menambahkan jika Hanura Toraja Utara ini sudah memenuhi syarat dalam keanggotaan, keterwakilan perempuan dan status kantor memenuhi syarat. Namun terkendala pada Ketua Hanura Torut yang dikabarkan sakit.

“Jadi selain Hanura, partai Gerindra juga seperti itu. Jadi kalau tidak menyelesaikan kelengkapan hingga tanggal 6 Februari 2018, kita laporkan ke KPU Sulsel jika tak memenuhi syarat”tambahnya.

Dalam verifikasi faktual KPUD Toraja Utara terhadap 11 partai di Toraja Utara ada empat hal yang dimintai untuk diverifikasi faktual yakni Keabsahan Pengurus dan kehadiran secara fisik saat verifikasi, atau kebenaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Keterwakilan perempuan di kepengurusan, Status kantor dan keabsahan anggota di partai.(and)

Pos terkait