WASIOR – Menjelang masa purna bakti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat kembali mempertanyakan dana pembinaan partai politik yang belum diterima parpol selama dua tahun terakhir ini.
Melalui pandangan umum fraksi terhadap materi RAPBD Perubahan tahun anggaran 2019, para wakil rakyat mendesak bupati agar secepatnya merealisasikan dana yang menjadi hak parpol pemilik kursi di DPRD.
“Diharapkan dinas terkait agar segera mencairkan dana pembinaan parpol mulai tahun 2018 sampai 2019 demi menunjang kegiatan kepartian di DPC Gerindra Teluk Wondama, “ demikian suara fraksi Gerindra yang dibacakan anggota fraksi Apolo Korwam dalam rapat paripurna di gedung dewan di Isei, Rabu lalu.
Sebelumnya Fraksi PDIP dan Hanura Bersatu juga mempertanyakan hal yang sama. Fraksi Hanura Bersatu yang terdiri atas Partai Hanura dan PKPI menyatakan belum menerima dana pembinaan parpol sejak 2018.
“Untuk diketahui saudara bupati bahwa sejak 2018 kami tidak mendapat dana pembinaan parpol dengan alasan yang tidak jelas. Dimohon langkah konkrit dari bupati untuk mengatasi masalah ini, “ kata Ketua Fraksi Hanura Bersatu Hansemus Yomaki saat membacakan pandangan fraksi.
Wakil Bupati Paulus Indubri sewaktu membacakan jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi memberi jaminan bahwa dana pembinaan parpol akan dibayarkan dalam beberapa waktu ke depan.
Dia menjelaskan bupati telah menerbitkan Perbup tentang dana bantuan parpol dan surat keputusan bupati tentang penetapan besaran bantuan keuangan bagi parpol.
“Sehingga nantinya dana bantuan parpol untuk tahun 2018 dan 2019, “ ujar Indubri.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sejumlah ketua parpol di Wondama melakukan aksi protes terkait belum dibayarnya dana pembinaan parpol selama dua tahun belakangan. Aksi protes dilakukan dengan menyegel gedung kantor Badan Kesbangpol. (Nday)
