PEGAF- Sebanyak 20 anggota DPRD Pegunungan Arfak periode telah dilantik di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (29/10/2019). Masyarakat pun menaruh harapan besar kepada para wakil rakyat yang akan menjalankan tugas selama lima tahun kedepan.
Terlebih karena mereka telah memberikan janji-janji pembangunan yang menjadi program andalan saat kampanye lalu. Berbagai harapan pun disampaikan sejumlah warga yang hadir pada pelantikan anggota dewan hasil dari pemilu 17 April 2019 lalu.
Salah seorang warga, Mesak Wonggor berharap para legislator tak melupakan janji yang pernah diucapkan. Ia mengatakan masyarakat tengah menunggu program-program pro rakyat.
“Kami berharap anggota DPRD yang baru lebih baik daripada Anggota DPRD yang lama, ada program-progam yang baru. Yang paling penting mereka menepati janjinya pada saat kampanye,” katanya.
Mesak yang merupakan warga Distrik Minyambouw, mengatakan para wakil rakyat dapat memberikan dan mendorong pemerataan pembangunan di 166 kampung dan 10 distrik.
“Disini ada 4 suku yaitu, suku Meyah, Moile, Hatam, dan Sougb. Keempat suku ini harus merasakan pembangunan,” harapnya.
Sama halnya yang diungkapkan oleh Daniel Indou. Ia berharap para wakil rakyat itu betul-betul menjalankan tugasnya sebagai penyambung lidah rakyat kepada pemerintah.
“Aspirasi kami mereka suarakan, jangan sampai mereka hanya duduk di kursi tanpa berbuat apa-apa,” katanya.
“Mereka merupakan dewan pengawas eksekutif. Jadi jangan sampai mereka yang diawasi oleh eksekutif,” lanjutnya.
Sementara itu, Lukas Saiba, tokoh pemuda Distrik Sururey mengatakan, harapan besar tentunya telah digantungkan di pundak anggota dewan terpilih. Lima tahun merupakan waktu yang singkat, untuk itu ia mengharapkan anggaota dewan dapat bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di daerah berjuluk Negeri Atas Awan Papua itu.
Terkait perebutan kursi Ketua DPRD Pegaf antara Ony Nuham dan Yustus Towansiba, ia mengharapkan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat agar pembahasan APBD induk tahun 2020 dapat dilakukan.
“Kalau bisa masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat, kalau APBD induk disahkan melalui Perbup maka pembangunan diPpegaf akan terhambat karena porsi anggaran akan berkurang,” pungkasnya.(*)
