Oleh: Bahsar Harisun
Peringatan Hari Jadi (Hajad) Kabupaten Halmahera Timur ke-23 tahun ini mengusung tema *“Harmoni untuk Pembangunan Berkelanjutan”*. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa hari jadi daerah tidak semata dimaknai sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi terhadap perjalanan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Jalan-jalan protokol mulai dihiasi umbul-umbul dan baliho ucapan selamat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan hari jadi kabupaten. Namun, di tengah semarak perayaan itu, muncul pertanyaan mendasar yang patut direnungkan bersama: sejauh mana peringatan hari jadi benar-benar memberikan makna bagi kehidupan masyarakat?
Usia 23 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam perjalanan sebuah daerah otonom. Kabupaten Halmahera Timur resmi terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
Lahirnya daerah ini merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat dan tokoh pemuda di wilayah Maba, Wasile, Patani, dan Weda yang menginginkan percepatan pembangunan serta pemerataan pelayanan publik. Jarak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten induk saat itu dinilai menjadi hambatan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Perjuangan pemekaran mulai terorganisasi melalui pembentukan Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran (BAKOR) pada 2000–2001. Puncaknya terjadi pada Maret 2002 melalui “Dialog Segi Tiga” yang mempertemukan BAKOR, DPRD, dan pemerintah daerah kabupaten induk. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan resmi untuk mendukung pemekaran sekaligus membentuk tim teknis penyusunan proposal daerah otonom baru.
Seiring perjalanan waktu, berbagai kemajuan pembangunan mulai terlihat. Infrastruktur jalan perlahan terbuka, fasilitas publik bertambah, dan aktivitas ekonomi mengalami pertumbuhan. Dalam momentum Hajad ke-23 ini, capaian pembangunan daerah dapat dilihat melalui berbagai indikator yang dipaparkan pemerintah daerah.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, pada Sidang Paripurna DPRD Haltim tanggal 29 April 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,66 triliun atau 96,77 persen dari target sebesar Rp1,73 triliun. Sementara realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai 99,99 persen.
Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Halmahera Timur tahun 2025 mencapai 71,11 persen atau meningkat 0,76 persen dibanding tahun sebelumnya. Meski mengalami peningkatan, posisi Haltim masih berada di peringkat kelima di Maluku Utara dan di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 72,52 persen.
Di sektor kemiskinan, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,54 persen atau turun 1,37 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, Halmahera Timur masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru mengalami kenaikan dari 4,32 persen pada 2024 menjadi 4,85 persen pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang inklusif. Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri juga menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi.
Di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami lonjakan signifikan dari Rp5,45 triliun pada 2024 menjadi Rp8,31 triliun pada 2025. Pertumbuhan ekonomi Halmahera Timur bahkan mencapai 70,67 persen, jauh melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,6 persen.
Seluruh capaian tersebut tentu layak diapresiasi sebagai hasil kerja pemerintah daerah bersama masyarakat. Namun, peringatan hari jadi juga harus menjadi ruang evaluasi dan otokritik terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terasa. Infrastruktur dasar di sejumlah kecamatan belum sepenuhnya memadai. Mutu pendidikan masih membutuhkan perhatian serius, begitu pula pelayanan kesehatan di desa-desa terpencil yang belum optimal.
Karena itu, peringatan hari jadi tidak boleh berhenti pada rutinitas seremoni tahunan semata. Momentum ini harus menjadi ruang refleksi untuk melihat berbagai pekerjaan rumah pembangunan yang belum terselesaikan.
Ke depan, Kabupaten Halmahera Timur membutuhkan transformasi pembangunan yang lebih adaptif dan inovatif. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak terjebak dalam zona nyaman, sementara masyarakat perlu terus berpartisipasi mengawal kebijakan publik agar pembangunan berjalan tepat sasaran.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting agar potensi daerah di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM dapat dikelola secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, hari jadi bukan sekadar seremoni atau hiburan rakyat. Hari jadi adalah momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Halmahera Timur yang lebih maju, berkeadilan, dan sejahtera.
Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi pembangunan secara menyeluruh dengan memprioritaskan peningkatan infrastruktur konektivitas, pengawasan aktivitas pertambangan, percepatan perbaikan jaringan telekomunikasi, optimalisasi irigasi pertanian di wilayah Wasile, pemberdayaan sektor perikanan, pengembangan destinasi pariwisata, hingga perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer.
Selamat Hari Jadi Kabupaten Halmahera Timur ke-23. Semoga Haltim terus berbenah menuju masa depan yang lebih maju dan gemilang. (*)
