Front Masyarakat Adat Peduli Pendidikan Wasile Selatan Gelar Aksi Unjuk Rasa Blokade Jalan Lintas Halmahera

HALTIM,Kabartimur.Com – Front Masyarakat Adat Peduli Pendidikan Wasile Selatan mengelar aksi unjuk rasa dan memblokade jalan lintas Halmahera terkait permasalahan tanah bangunan sekolah Desa Saolat dan Tata batas hutan hutan antar Desa yang masih bermasalah yang sampai saat ini tidak diperhatikan Pemerintah Daerah Halmahera Timur (Haltim).

Koordinator Aksi Koyanus Loto saat dikonfirmasi mangatakan,terkait dengan permasalahan sengketa Tanah Bangunan Sekolah dan Tata Batas antar Desa Saolat dan Desa Minamen Kecamatan Wasile Selatan tidak bisa diselesaikan mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan sampai ke Pemda Haltim.

“Jadi persoalan Tanah yang dibangun sekolah SD Inpres Saolat masih bermasalah dengan beberapa versi isu kepemilikan Tanah sehingga harus dilakukan pembebasan Lahan. Hal ini menyebabkan aktivitas proses belajar-mengajar sering terhenti bahkan tidak ada proses belajar mengajar selama 2 bulan. jika ditinjau kembali persoalan tersebut sudah cukup lama upaya Pemerintah Desa dan BPD membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah terkait persoalan tersebut,” tuturnya.

Baca Juga :   Ramadhan, BNI Cabang Manokwari Berbagi Sembako Kepada Lansia dan Kaum Dhuafa

Saat ini kata dia, terkait dengan persoalan kepemilikan Tanah SD Inpres Saolat sudah dilakukan kesepakatan antara dinas Pendidikan, Pihak sekolah serta Pemilik tanah untuk diselesaikan dalam waktu dekat.

“Tadi dalam aksi tersebut kita suda lakukan kesepakatan bersama dengan dinas pendidikan Haltim untuk menyelesaikan Persoalan Kepemilikan Tanah bangunan sekolah SD Inpres Saolat,” Ujaranya.

Kemudian Persoalan mendasar berikutnya kata dia, Tata Batas Hutan antar Desa yang masih bermasalah yakni, perbatasan Desa Saolat- Minamen dengan desa tetangga yang wajib untuk diselesaikan.

“Jangan sampai hal tersebut menimbulkan konflik sosial akibat ada permainan dari pihak ketiga yang merugikan tali persaudaraan yang sudah cukup lama dibina, kemudia juga pihak managemen PT. IWIP wajib memberikan penjelasan terkait kegiatan penambangan di wilayah wasile selatan dengan meniadakan serta Menginjak Hak-hak Masyarakat Adat Dua Desa bahkan Desa Tetangga lainnya yang ada di wilayah wasile selatan,” tandasnya.

Baca Juga :   Musrembangsus 2022 Langkah Awal Otsus Jilid II, Data Terpilah OAP Mulai Digunakan

Menurutnya, PT. Iwip telah melakukan Ekspansi yang telah masuk ke wilayah wasile selatan yakni di Desa Saolat dan Desa Minamen sehingga dalam waktu 2 hari kedepan menagemen PT. Iwip harus bertemu dengan masyarakat dua desa tersebut yang Ekspansi wilayah PT. Iwip telah masuk kedua wilayah tersebut.

“Dua hari kedepan apabila tidak ada sikap dari PT. Iwip untuk berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal menyelesaikan Persoalan wilayah tersebut maka akan ada aksi-aksi selanjutnya yang tidak bisa dibendung,” Tegasnya

Dengan adanya rentetan persoalan diatas maka kami Atas nama Front Masyarakat Adat Peduli Pendidikan Wasile Selatan menuntut, Bupati Halmahera Timur Wajib Menyelesaikan Persoalan SD Inpres Saolat, Pemda Haltim Segera melakukan pengadaan Bus Sekolah sesuai jumlah Siswa,

Serta Pemda Haltim Segera bentuk tim khusus dengan melibatkan perwakilan dua desa bersama pihak keamanan terkait untuk menertibkan batas hutan antar Desa.

Baca Juga :   DPRD HAltim Setujui Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2021

Dan PT.IWIP Stop Melakukan Pembebasan Lahan atau pemberian Taliasi di atas Tanah yang status Tanahnya belum jelas, dengan tidak mengacu pada wilayah Desa masing-masing.

Sementara itu Camat Wasile selatan Zainudin Assor saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan,dirinya sudah menerima surat tuntutan masa aksi namun hingga saat ini belum mengetahui aksi tersebut karena sedang berada diluar daerah.

“Saat ini saya masih menunggu informasi selanjutnya dari staf terkait dengan aksi tersebut yang menyangkut dengan aksi pemalangan Sekolah Desa Saolat dan masalah batas wilayah antara Desa,” singkatnya.
(Red/Ruslan)

Pos terkait