WASIOR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat menargetkan APBK (anggaran pendapatan dan belanja kampung) untuk 75 kampung di Wondama sudah menggunakan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) dalam tahun ini.
“Komitmen kita tahun ini 75 kampung di Wondama (APBK) harus terinput di Siskeudes. Kampung bisa maju kalau kita terus mendampingi mereka, “ kata Kasubbag Perencanaan dan Program Dinas PMK Barnabas Desianto.
Barnabas menyampaikan itu pada penutupan pelatihan penginputan APBK dan Penatausahaan Keuangan Kampung Menggunakan Aplikasi Siskeudes di kantor Dinas PMK di Isei, Jumat,(3/8).
Kegiatan tersebut berlangsung sejak 30 Juli dengan peserta terdiri dari staf Dinas PMK, para pendamping dana desa serta bendahara kampung dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Papua Barat.
Dalam pelatihan tersebut, kata Barnabas yang juga selaku ketua panitia, telah berhasil diinput sebanyak 22 APBK. Dengan demikian tersisa 53 kampung lagi yang belum mencatatkan APBK-nya dalam Siskeudes.
BPKP Perwakilan Papua Barat juga mendorong agar pencatatan APBK yang selama ini masih menggunakan sistim manual secepatnya diintegrasikan ke Siskeudes. Dengan Siskeudes pengelolaan anggaran kampung diharapkan menjadi lebih efektif dan akuntabel.
Aplikasi buatan BPKP ini bersifat database sehingga semua data transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran akan tetap tersimpan sehingga sangat memudahkan dalam hal pengelolaan, pertanggungjawaban maupun pengawasan.
“Sehingga pada saat nanti dia membuat SPJ itu tinggal diklik aja dari aplikasi ini. Karena sistimnya database, sekali dimasukan datanya bisa dipakai seterusnya. Jadi semua data ada di situ kalau diperlukan tinggal ngambil karenanya sistimnya database, “ terang Yuli Kunianto, staf BPKP yang bertindak sebagai narasumber.
Agar Siskeudes bisa cepat dikuasai semua kampung, pihaknya berharap peserta yang sudah mahir turun melatih para pengelola anggaran di tingkat kampung.
“Kita memang sengaja siapkan di Kabupaten dulu supaya nanti mereka yang transfer ilmu ke kampung. Karena dulu kita langsung ke kampung tetapi gagal karena SDM yang belum siap juga fasilitas yang belum memadai, “ ujar Yuli.
Kepala Dinas PMK Hendrik Rico Tetelepta dalam kesempatan itu juga menekankan semua kampung agar menerapkan aplikasi Siskeudes. Dengan begitu diharapkan
laporan keuangan kampung terutama berkaitan dengan pengelolaan dana desa bisa semakin baik.
“Kita harapkan laporan penggunaan dana desa bisa mendongrak opini (BPK) kita karena selama ini kita masih dapat opini WDP, “ kata Tetelepta. (Nday)
