FAK-FAK–Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat kini masih bermasalah. Saat ini proyek pembangunan gedung oleh Pemerintah Papua Barat ini baru mencapai 85 hingga 90 persen.
Gedung yang dibangun di Kampung Tanamal distrik Pariwar ini seluas 50 x 50 meter persegi, dengan perjanjian pembayaran uang tanah dilakukan sebelum proses pembangunan.
“Sesuai perjanjian, pembayaran tanah harus dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. Harga tanah sebesar 500 Juta Rupiah, diluar harga tanaman,” Kata Ten Weripi yang mengaku sebagai pewaris tanah tersebut, belum lama ini di Fakfak.
Ten Weripi mengaku pihaknya telah menerima uang muka pembayaran tanah sekitar 220 Juta Rupiah.
“Saya hanya mendengar dari kaka (Syukur Weripi) kalau uang sudah di bayar sebagian, sekitar Tahun 2015. Saat itu pihak pembeli mengaku telah mentransfer lewat rekening uang sebesar 250 Juta, namun faktanya yang masuk ke rekening hanya Rp 220 juta, Itupun saya dengar dari kaka, ” kata Ten Weripi.
Dirinya mengaku telah berulang kali berusaha menemui Ketua KNPI Fak-Fak, Untung Tamsil guna menanyakan perihal sisa pembayaran tanah yang belum lunas, namun selalu mengalami kendala. Ada kesan mereka di halangi dan pihak KNPI tidak memiliki itikad baik untuk menemui pemilik tanah.
Meski demikian, masih ada itikad baik dari Ten Weripi dengan suaminya untuk merawat gedung yang menjadi aset pemuda di Kabupaten Fakfak itu, termasuk beberapa kali mengisikan pulsa listrik.
“Terakhir kita datangi KNPI minta uang listrik, bendahara berikan uang sebesar 500 ribu untuk pembelian pulsa listrik, namun belakangan mereka memberikan kuitansi ke kita untuk ditanda tangani, isinya beda dengan yang kita terima yakni sekitar 3 Juta Rupiah,” bebernya.
Sementara itu, Mantan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Fakfak, Untung Tamsil saat di konfirmasi terkait hal tersebut mengaku sangat menyesalkan sisa pembayaran tanah yang belum dilunasi.
“Saya pikir sudah ada tanggung jawab antara pemerintah Provinsi Papua Barat yang menyediakan pembangunan bangunan gedung dan fasilitas sarana dan prasarana, sedangkan kabupaten Fak-Fak menyediakan lahan. Setahu saya, sebagian lahan telah dibayarkan meski saya tidak tahu berapa nilainya. Tanaman milik warga juga harus dibayarkan,” Kata Untung Tamsil
“Tanah dan tanaman itu merupakan tanggung jawab pemerintah Daerah, khususnya instansi terkait, DPD KNPI juga tidak boleh vakum, harus ada komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah,” lanjut Untung Tamsil.
Dirinya mengaku saat menjabat Ketua Majelis Pembina DPD KNPI Fakfak, pernah mengajak mantan Sekda dan Asisten serta Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum untuk hadir melihat proses pembangunan gedung KNPI tersebut.
“Saya pikir masalah ini segera di selesaikan, harus ada komunikasi antara pengurus DPD KNPI Fak-Fak dengan Pemerintah Daerah,” Pungkas Untung Tamsil.
(AD).
