MANOKWARI, Kabartimur.com- Dalam rangka mensukseskan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi Nasional (Regsosek) tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) Manokwari melaksanakan Rapat Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan di hotel Swisbel Manokwari , Selasa, (27/9/2022)
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou dan dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD , unsur Forkopimda, TNI Polri, anggota DPRD dan para tokoh masyarakat tokoh adat dan tokoh agama pun juga kami undang termasuk tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
Bupati Manokwari dalam sambutannya menyebutkan bahwa dalam rencana kerja pemerintah tahun 2021 dan 2022 dicetuskan tiga reformasi struktural yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk.
Menurutnya, reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi bencana.
“Terdapat enam prasyarat dalam reformasi sistem perlindungan sosial dan prasyarat utamanya adalah transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi (regsosek) seluruh penduduk. Transformasi data menuju regsosek merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat” ,ungkap Bupati.
Sementara Perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang dimaksud meliputi, cakupan seluruh penduduk indonesia, standar dan metodologi yang sama, pemutakhiran reguler, mudah diakses dan dibagipakaikan yang akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. selain itu juga digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
“Data regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten”ujarnya.
Lanjut Bupati mengatakan, Badan pusat statistik sebagai lembaga dengan visi “penyedia data statistik berkualitas untuk indonesia maju”, telah diberikan tanggung jawab besar untuk melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (regsosek) menuju data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Manokwari, Melianus Y. Wamafma mengatakan, pihaknya mengundang semua komponen dalam rapat koordinasi karena registrasi sosial ekonomi ini sangat yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober yaitu tanggal 15 sampai 14 November 2022 adalah merupakan amanah dari instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 yaitu terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat bisa terdata keseluruhan dan pihak yang diundang dalam rapat koordinasi bisa membantu untuk mensosialisasikan program regsosek kepada seluruh aparatnya dan bisa menyampaikan dan memberikan izin kepada petugas nantinya sehingga petugas yang masuk itu mendapatkan kemudahan.
Pihaknya berharap semua komponen yang ada bisa berkolaborasi dengan BPS menyampaikan informasi ini kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang tidak di data dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi.
Melianus menyebut, untuk kabupaten Manokwari ada sekitar 300-an petugas sensus yang akan disebar pada 9 kabupaten ,kecamatan atau distrik dan 173 kampung dan kelurahan dan juga di 1.108 satuan lingkungan setempat.
Melianus menjelaskan, bahwa satu petugas pendata lapangan mengerjakan 250 KK selama 1 bulan dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November dan semua warga yang ada harus di data habis sehingga dari data yang ada itu bisa memberikan gambaran tentang kondisi sosial ekonomi yang ada di kabupaten Manokwari ini.(Red/VR)
