Blokir Jalan Poros Wasior-Rasiei, Pencaker Tidak Lulus CPNS : Kitorang Jadi Budak di Negeri Sendiri

  • Whatsapp

WASIOR – Massa pencari kerja (pencaker) yang tidak lulus CPNS formasi 2018 Kabupaten Teluk Wondama, Sabtu (26/9) memblokade jalan poros Wasior-Rasiei tepatnya di jembatan Kabouw Distrik Wondiboi.

Aksi blokir atau pemalangan jalan dilakukan sebagai ekspresi kekecewaan lantaran sebagian besar dari mereka tidak lolos seleksi meskipun sudah mengabdi sebagai pegawai honorer bertahun-tahun.

Mereka menuntut Pemkab Wondama memberikan jaminan bahwa mereka bisa diterima pada penerimaan CPNS untuk formasi 2019 dan 2020.

Setelah lebih kurang 1 jam, Bupati Bernadus Imburi dan Wakil Bupati Paulus Indubri yang telah resmi nonaktif per 26 September tiba di lokasi untuk menemui massa. Ikut mendampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ujang Waprak.

Di hadapan massa, Imburi menjelaskan bahwa kuota CPNS formasi 2018 hanya sebanyak 300 formasi sementara yang mendaftar untuk ikut seleksi mencapai 1700 lebih. Itu artinya sebanyak 1400 orang dipastikan tidak diterima.

“Siapapun dia tidak akan membuat 1700 itu lulus karena kita hanya dikasih formasi 300, “kata Imburi.
Demikian pula soal porsi kelulusan 80 : 20 bagi pelamar orang asli Papua (OAP) dan non OAP yang dipersyaratkan pemerintah pusat sebagai wujud keberpihakkan terhadap orang Papua.
Imburi mengakui porsi 80 : 20 tidak dapat dipenuhi dalam hasil kelulusan CPNS formasi 2018 di Kabupaten Teluk Wondama.

Hal itu karena ada sejumlah lowongan yang dibuka, jumlah pelamar dari OAP tidak mencapai kuota minimal. Bahkan ada beberapa formasi yang sama sekali tidak ada pelamar dari OAP khususnya dari orang asli Wondama.

“Contoh dokter, kemarin kita butuh 8 dokter tetapi yang daftar OAP dari anak Wondama hanya 2 orang. Tetapi kenapa saya terima dokter karena Puskesmas kita di distrik-distrik itu butuh dokter untuk layani masyarakat, “jelas Imburi.

Ada beberapa formasi lain seperti apoteker, farmasi juga guru matematika dan biologi, sebut Imburi juga sama sekali tidak dilamar oleh pencaker asli Wondama.

“Sehingga hal yang kami lakukan adalah yang kita bisa (isi) kita (akomodir) di situ yang tidak bisa baru kita kasih orang lain.
Contoh untuk SMA dari 30 kita diupayakan naik sampai 59. Dari 59 yang SMA sepertinya tidak ada orang lain. Saya sangat yakin yang ijazah SMA itu adalah untuk kita semua (asli Papua), “kata calon bupati petahana dalam Pilkada 2020 itu.

Meski telah mendapatkan penjelasan langsung dari bupati, para pencaker tetap tidak puas. Mereka menuntut ditampilkan nilai yang diperoleh masing-masing pelamar agar bisa diketahui siapa yang layak lulus dan mana yang tidak layak.

Massa bahkan menuntut agar SK penetapan hasil kelulusan CPNS formasi 2018 dirubah agar bisa mengakomodir mereka yang tidak lulus.

“Kami yang honor sekian lama tidak diterima tapi tidak ada yang lulus. Sementara ada nama yang tidak pernah jadi honor mereka diterima, siapa yang tidak sakit hati.

Sampai pada kemarin kami ikut tes lagi, tidak lulus juga. Kami sakit hati dengan janji-janji, “ucap salah seorang pencaker.

“Kami bekerja di kantor (sebagai honorer), anak negeri jadi cleaning service, anak negeri jadi tukang sapu. Kitorang jadi budak di negeri sendiri. Tapi kami yang kerja ini nama tidak ada, “lanjut dia.

Sempat terjadi perdebatan alot karena massa tetap menolak melepas palang bahkan memilih meninggalkan lokasi pemalangan. Massa baru setuju membuka blokade jalan setelah negoisiasi berlangsung sekitar 2 jam dengan dibantu Kapolres AKBP Yohanes Agustiandaru dan Ketua LMA Wilayah Selatan Adrian Worengga.

Kepada massa pencaker, bupati dan wakil bupati serta Kepala BPSDM memberi jaminan bahwa dalam penerimaan CPNS formasi 2019 dan 2020, nama-nama yang tidak lulus tes pada formasi 2018 akan mendapatkan prioritas untuk diterima.

“Tetapi sekali lagi pasti tetap dengan cara seleksi hanya diperhatikan mereka yang sudah seleksi kemarin (tapi tidak lulus). Bukan berarti tidak seleksi lagi dan masuk saja, tidak.
Itu yang kami para bupati dan gubernur minta ke pemerintah pusat.

Kita minta formasi 2019 dan 2020 dibuka pada bulan Oktober atau November untuk jawab yang belum bisa dapat bagian kali ini, “ ujar Imburi.

Adapun akibat aksi blokir jalan itu, arus lalulintas dari dan ke kota Wasior sempat lumpuh selama lebih kurang 3 jam.

Sedikitnya belasan aparat gabungan dari personil Polres Teluk Wondama serta prajurit TNI AD diturunkan untuk mengawal aksi tersebut. (Nday)

Pos terkait