‘Bingkisan lebaran’ HMI untuk MUI Manokwari adalah cermin suara umat

  • Whatsapp

MANOKWARI– Mantan Sekretaris Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Papua – Papua Barat, Patrix Barumbun Tandirerung menilai rangkaian aksi menolak politisasi MUI yang dilakukan oleh HMI Cabàng Manokwari merupakan sebuah bentuk koreksi yang konstruktif terhadap lembaga tersebut (MUI).

Seperti diketahui dalam pekan ini, HMI menggelar aksi demonstrasi Yang mereka sebut sebagai ‘bingkisan lebaran’ di kantor MUI Papua Barat di Manokwari. Aksi tersebut merupakan respon HMI terhadap proses penjaringan calon wakil bupati Manokwari yang diorganisir oleh MUI Manokwari di Rumah Makan Salam Manis.

Ada 3 nama yang disebut muncul dari proses itu. Diantaranya, Mugiyono (Politisi PKS), H. Abdul Fatah (PNS) dan Aljabar Makatita (PNS). Saat dikonfirmasi, Abdul Fatah mengaku saat belum tertarik terjun ke politik praktis. Ia ingin fokus pada tugasnya sebagai abdi negara. Sementara Mugiono Tidak hadir dalam rapat penjaringan dan merasa kurang pas dengan proses tersebut. Hanya Aljabar–kini menjabat sebagai Sekda Manokwari– yang belakangan menyatakan siap maju sebagai calon wakil bupati seandainya mendapat dukungan dari umat dan masyarakat.

Menurut salah satu peserta rapat, 3 nama itu bukan diusulkan oleh Ormas-ormas Islam namun oleh pelaksana. Bahkan sebelum rapat, sudah muncul penolakan dari sejumah peserta jika rapat yang menilai langkah MUI Manokwari bisa menyeret MUI ke ranah politik praktis.

Bukan hanya HMI, di jagat media sosial semisal Facebook, langkah MUI Manokwari ini menjadi topik diskusi yang hangat di kalangan Netizen Manokwari terutama setelah undangan MUI itu tersebar di media sosial. Pada umumnya Netizen mengkritik langkah MUI tersebut. Sesepuh Nahdatul Ulama Manokwari, H. Mutarom kepada wartawan juga menyebut langkah tersebut bisa memecah belah umat.

Terhadap suara yang menentang langkah MUI tersebut, boleh dikatakan, apa yang disuarakan oleh HMI sesungguhnya adalah cermin dari suara moral umat yang tidak menginginkan MUI bersikap partisan apalagi terkesan merebut fungsi parpol dalam proses penjaringan bakal calon.

“Lain hanya jika undangan itu sebatas mendiskusikan hal-hal yang substantif dalam pelaksanaan Pilkada. Katakanlah bagaimana MUI Mendorong agar umat Islam Manokwari melawan politik uang,” kata Patrix.

Lebih lanjut ia katakan, sikap kritis HMI (mahasiswa) terhadap upaya politisasi MUI di Manokwari sebenarnya bisa menjadi rule model bagi elemen masyarakat sipil/umat pro demokrasi di daerah lain yg juga akan menghadapi Pilkada dgn soal-soal serupa yakni Politisasi Agama, terutama menjelang pelaksaan Pilkada Serentak di Indonesia.

Dengan kata lain, spektrum gerakan ini, sebetulnya nasional dan lintas iman. HMI Cabang Manokwari memberi sumbangsih/kontribusi bukan hanya dalam konteks menjaga marwah dan independensi MUI Manokwari tapi juga dalam memperkuat proses, konsolidasi dan kualitas demokrasi jelang perhelatan Pilkada serentak.

“Politisasi agama bisa terjadi di mana saja, bukan hanya Manokwari. Dan ini berpotensi melahirkan praktik-praktik politik dan kekuasaan yang intoleran, serta memicu perpecahan. Sikap HMI sudah cukup baik sehingga di satu sisi juga menjadi semacam kanal yang membuat polemik ini tidak melebar kemana-mana,” jelas Patrix yang juga adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Manokwari.

Namun di tengah dinamika politik lokal menjelang Pilkada, Patrix mengingatkan HMI Cabang Manokwari agar tetap menjaga independensinya. Kepentingan HMI sebagai elemen umat dan kaum muda haruslah difokuskan pada bagaimana menjalankan fungsi kontrol terhadap MUI sehingga tetap berjalan sesuai fungsi dan tujuannya

“Pihak yang antipati terhadap sikap HMI juga mesti memahami bahwa posisi HMI bukan dalam konteks dukung-mendukung, partisan, tapi politik moral,” katanya.

Pasca aksi HMI, Ketua MUI Manokwari melalui siaran pers yang diterima sejumlah media telah mengakui jika langkah yang mereka lakukan keliru.

Hal tersebut kembali ditegaskan dalam sebuah pertemuan yang dimediasi oleh Dewan Masjid Indonesia Provinsi Papua Barat, Kamis (28/5) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh umat Islam Manokwari, sembari menyampaikan permohonan maaf.

Kedepan, MUI Manokwari juga menyatakan komitmennya untuk mengaktifkan pertemuan-pertemuan reguler bersama elemen umat setiap 3 atau 6 bulan dalam rangka membicarakan masalah-masalah keumatan dan siap dievaluasi berdasarkan AD/ART MUI.

Patrix menilai, sikap kesatria MUI tersebut perlu diapresiasi. Terutama kemauan MUI untuk melakukan perubahan dan mau mendengar masukan-masukan dari kaum muda seperti HMI.

“Kedepan, ruang-ruang dialog mesti dibuka oleh MUI. Tidak boleh kaku apalagi menghadapi gerakan mahasiswa. Seperti kemarin. 2 kali HMI ke MUI, tapi tidak pernah ditemui oleh ketua MUI kabupaten maupun provinsi. Andai HMI tidak melakukan koreksi tentu perubahan-perubahan itu tidak terjadi. Yang paling penting proses penjaringan itu dihentikan karena memang bukan ranah MUI,” ucapnya.(*)

Pos terkait