MANOKWARI– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat menyelengarakan Deklarasi Janji Kinerja dan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2021.
Kegiatan ini dilangsungkan di Aula Auditorium PKK – Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (16/2). Deklarasi ini selain dihadiri oleh jajaran Kemenkumham Papua Barat juga dihadiri oleh Gubernur dan unsur Forkompimda Papua Barat.
Deklarasi ini merupakan sebuah ikrar yang menandakan keseriusan Kemenkumham Papua barat dalam menyongsong pembaharuan di tahun 2021.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemekumham Papua Barat, Slamet Prihantara dalam sambutannya menginginkan Janji Kinerja ini segera diimplementasikan sejak dini.
“Saya berharap semoga Janji Kinerja ini bukan hanya sekedar diucapkan tetapi mari kita laksanakan dan implementasikan dalam kinerja kita sepanjang tahun 2021. Janji Kinerja adalah bagian dari pondasi yang menjadi tata nilai Kementerian Hukum dan HAM yang menuntun kita bekerja dan berkinerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif” sampai Slamet Prihantara.
Selain itu Slamet Prihantara juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra yang selama ini telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
“Saya beserta jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat menyampaikan terima kasih kepada para mitra yang berkenan hadir dan terus bersinergi serta berkolaborasi dengan kami, dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum dan HAM secara berkesinambungan untuk Indonesia khususnya Papua Barat yang semakin maju” tuturnya.
Sebagai seorang Kakanwil, Toro (sapaan Slamet Prihantara) menyadari banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
Namun bukan itu bukan merupakan alasan untuk berhenti berkinerja dengan baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Janji Kinerja dapat menjadi penguat dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat.
Sementara itu, Ombudsman RI Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan, Rosalina Selaya yang dalam sambutannya memberikan selamat kepada 2 (dua) UPT di Lingkungan Kemenkumham Papua Barat yang memperoleh predikat WBK tahun 2020 yaitu Kantor Imigrasi Sorong dan Kantor Imigrasi Manokwari.
Menurutnya ini mengindikasikan bahwa ada hasil positif dari Janji Kinerja tahun 2020 lalu. Hal ini perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan.
Apresiasi juga datang dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan ketika menyampaikan sambutan mengapresiasi langkah nyata Kemenkumham Papua Barat dalam upaya membangun Zona Integritas sebagai salah satu cara perlawanan terhadap tindak korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Menjaga integritas menjadi kunci penting dalam membentengi diri dari tindakan korupsi sebagai musuh kita bersama.Budaya integritas harus ditanamkan dalam diri kita dan menjadi identitas sumber daya manusia indonesia khususnya di papua barat. Maka pembangunan zona integritas seperti ini perlu ditularkan pada instansi-instansi pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, kita harus memberikan pelayanan sepenuh hati dan terbaik kepada masyarakat.” tegas Gubernur.
Berikut 6 (enam) poin yang dideklarasikan oleh Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat:
Pertama, Melaksanakan perjanjian kinerja, target kinerja, serta Action Plan secara tepat waktu dan tepat sasaran
Kedua, Memberikan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati, menjadi Abdi masyarakat yang jujur, amanah dan terpercaya
Ketiga, Mengembangkan diri menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kemenkumham yang tangguh, terampil, dinamis dan adaptif melalui implementasi corporate university
Keempat, Mengembangkan sinergitas dan kolaborasi serta menjadi perekat pemersatu bangsa dalam bingkai empat pilar kebangsaan,
Kelima, Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital dalam bekerja untuk mewujudkan Good Governance
Keenam, Mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (Rls/*)
