PEGAF- Untuk membangun kompleks perkantoran Ullong, Pemerintah kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) mengucurkan anggaran sebesar 123 Miliar bersumber dari APBD Tahun 2019.
Saat ini, Pembangunan perkantoran Pegaf yang terdiri dari 9 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 kantor bupati memasuki pembangunan tahap ke-3.
Tahap pertama berlangsung tahun 2017 dan tahap kedua 2018. Realisasi bangunan saat ini mencapai 25 persen. Ke-9 Kantor OPD yang dimaksud adalah Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga (PPO), Dinas kesehatan, Dinas sosial, Dukcapil, dan Dinas Perhubungan Perikanan & Pertanahan
PLT Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Pegaf, Ananias Dowansiba, mengatakan dalam perencanaannya, pembangunan 9 kantor OPD membutuhkan dana 80 Miliar, sedangkan pembangunan kantor bupati yang direncanakan berlantai 2 menghabiskan anggaran sebesar 43 miliar.
“Masing-masing kantor OPD menghabiskan anggaran sebesar 8,8 Miliar lebih, sementara kantor bupati anggarannya 43 Miliar. Untuk pembangunan kantor OPD memasuki tahap akhir, sementara pembangunan kantor bupati masih akan dilanjutkan di tahun 2020,” terang Ananias, saat ditemui beberapa waktu lalu.
Terkait besaran dana yang telah digunakan membangun kantor Pegaf tahap satu dan dua, Ananias enggan memberitahukannya.
Dirinya menambahkan, pembangunan kantor dinas Pertanian, PUPR di daerah tersebut pada tahun 2019 merupakan pembangunan tahap akhir. Sementara pembangunan kantor bupati akan berakhir pada tahun 2020 atau masih akan ada satu tahap lagi.
Terkait pembangunan kantor OPD, Ananias menjelaskan, sesuai dengan kontrak kerjanya akan berlangsung sampai 31 Desember 2019.
“Kontraktor akan dibayarkan sesuai dengan pengerjaan mereka, misalnya pengerjaannya cuma 80 persen sampai batas yang ditentukan, maka anggaran yang dicairkan juga hanya 80 persen,” jelas Ananias
Sementara itu, bupati kabupaten Pegaf, Yosias Saroy, saat ditemui di kantor bupati, distrik Anggi, Jum’at (10/9/2019), menuturkan, besarnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah daerah dalam membangun 9 kantor OPD dan kantor bupati semata-mata untuk mengejar pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembangunan kantor OPD dan kantor bupati juga sejalan dengan visi/misi bupati/wakil saat terpilih pada tahun 2015 lalu.
Yosias juga mengakui telah mengalihkan sebagian besar anggaran pendidikan dan kesehatan demi mengejar pembangunan perkantoran yang dimaksud.
“Sebenarnya pendidikan dan kesehatan yang mendapatkan anggaran besar, tapi tahun 2019 ini kita fokuskan untuk mengejar pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan,” kata Yosias.
Yosias berharap kontraktor sebagai pemenang tender dapat menyelesaikan pembangunan kompleks perkantoran tersebut, sehingga anggaran pada tahun 2019 dapat terserap.
“Kontraktor dipercayakan diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan ini. Kami bayar sesuai dengan volume pengerjaan, kalau tidak selesai, dana di kembalikan ke kas daerah,” pungkas Yosias.
