120 KK Kampung Iriati di Wasior Terima BLT Dana Desa, Relawan Covid-19 Antar Langsung ke Rumah Warga

  • Whatsapp

WASIOR – Pemerintah Kampung Iriati Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Rabu, mulai melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada warga yang terkena dampak virus corona atau Covid-19.

Sebanyak 120 kepala keluarga dari total 1.055 KK di kampung setempat terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa tahap pertama untuk periode April 202o. Setiap KK menerima Rp600 ribu.

Penyaluran BLT dilakukan dengan cara diantar langsung oleh relawan Covid-19 ke setiap rumah warga yang menerima. Kepala Kampung Iriati Bartolomeus Marani melakukan penyerahan perdana di hadapan masyarakat, Rabu pagi di kantor kampung setempat.

Ikut hadir menyaksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Hendrik Tetelepta dan Kepala Distrik Wasior Antonius Alex Marani.

“Pembagian BLT dilakukan oleh tim relawan Covid-19 jalan dari rumah ke rumah karena kita jaga jangan sampai uang yang diterima itu kurang jadi harus diberikan langsung kepada yang menerima, “ ujar Tetelepta.

BLT dana desa untuk pencegahan dampak Covid-19 akan disalurkan selama 3 bulan yakni April, Mei dan Juni dengan total dana yang diterima adalah 1,8 juta. Karena itu Tetelepta berharap aparat kampung Iriati segera mempersiapkan pencairan dana tahap kedua mengingat saat ini sudah memasuki akhir bulan Mei.

“Satu minggu dari sekarang bikin pengajuan untuk pencairan bulan Mei karena bulan Mei sudah mau habis, “ pesan mantan Kepala Bappeda Wondama itu sembari mengingatkan warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Kepala Kampung Iriati mengklaim 120 nama yang terdaftar sebagai penerima BLT dana desa tidak termasuk sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat berupa PKH (Program Keluarga Harapan) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun demikian dia tidak menjamin penerima BLT dana desa tidak termasuk dalam data penerima bansos tunai (BST) dari APBD yang disalurkan oleh Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan maupun Dinas Perindagkop.

“Kalau yang dari daerah punya (APBD) saya tidak jamin karena mereka tidak koordinasi data dengan pemerintah kampung jadi kita tidak tahu ada yang dobol (ganda) atau tidak. Karena yang datang ke sini hanya dari Dinas Pertanian saja, “ ucap Marani. (Nday)

Pos terkait