Wapres Dorong Pembangunan Daerah Penyangga untuk Pemerataan Ekonomi Papua

Manokwari, kabartimur.com- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya percepatan pembangunan daerah penyangga di Tanah Papua sebagai upaya mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fokusnya adalah penyelesaian pembangunan Jalan Trans Papua yang menjadi urat nadi konektivitas wilayah.

“Berdasarkan kajian dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat, salah satu penyebab inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal ini karena masalah akses infrastruktur,” ujar Wapres ketika memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara Manokwari, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa (04/11/2025).

Bacaan Lainnya
Baca Juga :   Melirik Potensi Wisata Kampung Kwau, Distrik Warmare

Wapres menjelaskan, pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua harus menjadi prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah karena berperan besar dalam membuka keterisolasian wilayah dan memperkuat perekonomian masyarakat.

“Jalan Trans Papua ini ada 3.377 kilometer. Yang sudah teraspal 2.235 kilometer, yang masih berupa tanah 1.132 kilometer, dan yang masih berupa hutan ada 10 kilometer. Ini harus kita keroyok bersama untuk membentuk daerah penyangga,” tegasnya.

Fungsi utama Jalan Trans Papua adalah meningkatkan konektivitas antar daerah yang sebelumnya terisolasi, mendorong pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, serta memperlancar mobilitas barang, jasa, dan manusia. Keberadaan jalan ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan harga antar wilayah dengan menekan biaya transportasi, sehingga pertumbuhan ekonomi lokal dapat meningkat lebih cepat.

“Yang namanya rumah sakit, sekolah, puskesmas, pusat ekonomi, jalan provinsi, kabupaten, ibu kota, jalan kabupaten dan kota, ini mohon untuk ke depan bisa dibangun di jalur ini,” imbuh Wapres.

Baca Juga :   Wapres Tekankan Penggunaan Anggaran Papua Harus Fokus dan Berdampak Langsung bagi Masyarakat

Lebih lanjut, Wapres menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan. Hal ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan di wilayah timur Indonesia tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan di Papua ini harus berkelanjutan, tidak bisa hanya satu tahun, dua tahun. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dan skala prioritas harus berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan,” tegasnya.

Menutup arahannya, Wapres kembali menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Papua.

“Saya tegaskan, jangan sampai ada anggapan bahwa Papua itu tempat pengasingan. Papua itu adalah bagian dari NKRI. Papua itu harus kita berikan perhatian khusus,” pungkasnya.(Rls/*)

Pos terkait