MANOKWARI- Dengan ditingkatkannya status siaga menjadi tanggap darurat pencegahan pandemi corona virus disease (COVID-19) di Papua Barat maka DPR Papua Barat minta beberapa hal dari Gubernur sebagai ketua gugus tugas tingkat daerah ini.
Dalam keterangan persnya kepada waratwan , Rabu (1/4), Wakil Ketua DPR Papua Barat, H. Saleh Siknun, S.E mengatakan, sesuai informasi yang mereka dapat dilapangan, masyarakat nampak kesulitan untuk mendapatkan alat pelindung diri APD seperti Masker, hal ini diduga ada penimbunan serta kenaikan harga sembako secara sepihak.
Sehubungan dengan itu, pihak legislatif meminta kepada Gubernur agar menginstruksikan kepada instansi teknis supaya menyiapkan masker dan disinfektan gratis untuk masyarakat.
Kemudian pemerintah juga diminta menyediakan masker, sarung tangan bedah, APD, alat aplikasi disinfektan dan bahan disinfektan bagi tenaga medis. Selain itu meminta bupati/ wali kota menyampaikan kepada gubernur terkait persediaan APD bagi tenaga medis di daerahnya masing-masing.
“Pemerintah menyediakan tempat air dan sabun cuci tangan di ruang publik seperti pasar, pelabuhan, bandara, terminal, pangkalan ojek, rumah sakit serta faslitas umum lainnya dan melakukan sidak terhadap kelangkaan dan kenaikan harga seperti masker, cairan disinfektan, alkohol, sembako dan menindak tegas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja menimbun serta meanikan harga barang” tegasnya.
DPRD juga meminta agar ada peningkatan pengamanan dipintu masuk transportasi udara laut dan darat yang menghubungkan antara kabupaten/ kota dengan menyedikan posko bersama antara tim medis dan TNI-Polri dengan menyediakan APD standara pada setiap posko.
“Harus berkoordnasi dengan pihak maskapai penerbangan di Jakarta, Makassar dan tempat lainnya agar tidak menerbangkan pasien dengan pengawasan (PDP) COVID-19 ke wilayah Provinsi Papua Barat, karena selain menambah beban, tenaga medis juga keterbatasan APD.” katanya
Pihaknya mendesak Gubernur agar segera mengajukan usulan relokasi APBD Papua Barat tahun 2020 yang lebih difocuskan pada percepatan penganan pencegahan penyebaran COVID-19.
” Kami belum mendapatkan informasi resmi terkait kebutuhan anggaran yang di Usulkan dari tim Gugus Tugas kepada Pemerintah” ungkapnya
Selain itu Saleh meminta agar Pemerintah melakukan koordinasi bersama antar para kepala daerah di Papua Barat dengan forkopimda terkait kondisi di daerah masing-masing sehingga dapat diambil keputusan bersama demi pencegahan virus corona.
“Penyebaran COVID-19 ini harus kita hadapi bersama dengan langkah bijak dengan TNI-Polri, para tokoh di daerah dengan memberikan edukasi agar masyasrakat mencegah virus berjangkit ini” tegas Saleh Siknun.
Sebelumnya Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat ditemui Wartawan usai melakukan pertemuan dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Manokwari Senin 30nMaret 2020 lalu mengatakan, pihaknya telah menggeser anggaran sekitar 5 Milyar itu Diperuntukan untuk melengkapi rumah sakit Provinsi.
“Jadi Rp 5 Milyar itu untuk melengkapi rumah sakit Provinsi saat dicanangkan siaga bencana kita langsung pergi melihat rumah sakit Provinsi bisa menjadi ruang isolasi nanti” Jelas Dominggus Mandacan.
Gubernur juga menyampaikan bhawa berdasarkan estimasi pembiayaan yang diusulkan melalui proposal tim Gugus Tugas Provinsi Papua Barat membutuhkan anggaran Milyaran rupiah.
“Tapi ini kita akan lihat, sebab sudah ada Intruksi Presiden (Inpres) agar bisa melengkapi sehingga dari komponen yang ada mana yang bisa ditangani Kabupaten dan Kota akan kita kurangi di situ” Jelas Mandacan
Ia pun memastikan bahwa jumlah kebutuhan anggaran bisa tidak mencapai anggaran yang di Usulkan oleh tim Gugus Tugas, selain itu menggeser anggaran dari beberapa kegiatan karena hal ini skala prioritas. (AD)
