MANOKWARI-, Menyikapi berita yang lagi hangat, marak dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat terutama umat Islam di Manokwari beberapa hari ini tentang Kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Manokwari yang mengundang ormas Islam (minggu, 17 Mei 2020) untuk membahas penjaringan calon Wakil Bupati (Cawabup) Manokwari yang akan diusulkan dalam konstalasi politik Pilkada Manokwari Mendatang.
Hal ini mendapatkan banyak kritikan dari sejumlah masyarakat, demikian pula di tanggapi oleh Dr.M.Budi Sunarso, M.M.Pd selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Yapis Manokwari Kamis (21/5/2020) yang juga salah satu unsur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat meminta agar MUI Manokwari segera melakukan permintaan maaf ke Publik.
Budi Sunarso menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh MUI Manokwari ini adalah merupakan kekeliruan dalam menggunakan organisasi sebagai wadah tempat penjaringan calon Wakil Bupati, dimana seharusnya MUI adalah merupakan wadah berhimpunya para Ulama, zuama dan cendekiawan muslim.
“sebagai tempat koordinasi gerak langkah-langkah kegiatan yang berkaitan dengan keumatan. Sebagai pembimbing sekaligus pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah) tentu secara organisasi MUI tidak dibenarkan jika terbawa pada arah politik apalagi politik praktis” kata Budi Sunarso.
Sehubungan dengan kegiatan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu oleh MUI dengan beberapa perwakilan ormas Islam untuk menjaring aspirasi tentang calon wakil bupati yang diberitakan terdapat tiga (3) figur calon wabup, seyogyanya tidak lagi dilanjutkan karena dikuatirkan secara organisasi MUI tidak dapat menjaga independensi dan netralitasnya sebagai ormas keagamaan/umat,
Dia menegaskan agar MUI tidak terseret-seret pada politik praktis dan tidak tersandera dengan kepentingan-kepentingan politik yang justru dapat merugikan eksistensi organisasi di wilayah ini, disamping itu juga agar MUI tidak dijadikan ladang pencarian keuntungan politik berpolitik oleh oknum-oknum tertentu.
Dia menambahkan bahwa secara pribadi kita memiliki kepentingan politik karena itu merupakan hak setiap warga negara tapi jangan menggunakan organisasi umat untuk kepentingan politik.
“Bukannya fokus mengeluarkan himbauan larangan berkumpul untuk ibadah tapi MUI sendiri malah mengumpulkan orang-orang untuk berbicara masalah kepentingan politik” Kata Budi Sunarso.
pihaknya berharap agar disaat masa Covid-19 ini harusnya MUI lebih berfokus bagaimana mengedukasi masyarakat dan melayani masyarakat atau umat agar tetap bisa beribadah dengan baik sesuai tuntunan dan berperan dalam membantu mengendalikan penyebaran virus Corona ini.
(AD)
