WASIOR, Kabartimur.com – Puluhan tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Senin (13/1) melakukan aksi protes terkait hasil seleksi administrasi pengadaan CPNS formasi honorer yang dikeluarkan Pemkab Teluk Wondama pada 10 Januari 2025.
Mereka yang tidak lolos seleksi mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Iriati, Wasior menyampaikan kekecewaan. Massa honorer menuntut dilakukan peninjauan kembali serta revisi terhadap hasil seleksi tersebut.
Natan Marani selaku koordinator aksi menuding ada banyak nama siluman yang ikut masuk dalam daftar yang dinyatakan lolos seleksi.
Selain itu didapatkan ada sejumlah nama yang diklaim bukan berstatus honorer tetapi masuk dalam daftar yang dinyatakan lolos seleksi.
“Ada beberapa nama yang baru honor dari tahun 2022 namun dinyatakan lulus dalam pengumuman ini sedangkan kami yang sudah lama honor ada yang sudah 10 tahun lebih bahkan 20 tahun tapi sampai dengan saat ini tidak diangkat menjadi PNS,” seru Natan.
Natan mengatakan hasil seleksi yang telah diumumkan itu menyisakan kekecewaan besar bagi para tenaga honorer yang telah cukup lama mengabdi untuk Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama khususnya honorer putera-puteri asli Teluk Wondama.
“Kami minta agar pengumuman ini direvisi ulang karena masih banyak nama-nama yang tidak pernah honor namun masuk dalam pengangkatan honorer. Kami juga minta agar kepala-kepala dinas yang memasukkan nama-nama tersebut agar bertanggung jawab atas pengumuman ini, “tandas Natan.
“Kami menginginkan agar bupati mengangkat kami anak asli Papua yang sudah honor lama untuk diangkat menjadi PNS seluruhnya, 100 persen, “tambah dia.
Kepala BKPSDM Teluk Wondama Ujang Priyatna Waprak menjelaskan, pengadaan CPNS formasi honorer tahun 2021 sesuai petunjuk Pemerintah Pusat diperuntukkan bagi tenaga honorer yang pengangkatannya sebelum tahun 2020.
“Jadi yang bisa ikut dalam seleksi ini adalah tenaga honorer yang sudah ada SK honor dari bupati paling akhir bulan November tahun 2020, “jelas Ujang di hadapan massa aksi.
Soal adanya temuan nama siluman yang ikut masuk dalam daftar yang dinyatakan lulus seleksi, Ujang menyatakan pihaknya di BKPSDM tidak tahu menahu soal itu. Sebab, daftar honorer yang ikut dalam tahapan seleksi seluruhnya merupakan usulan OPD (organisasi perangkat daerah) masing-masing.
Meski demikian, kata Ujang, BKPSDM siap menindaklanjuti temuan adanya nama-nama siluman sebgaimana yang disampaikan massa aksi asalkan dilengkapi dengan data-data pendukung yang valid.
“Jadi adik-adik tolong sampaikan dengan data-data yang valid sehingga bisa dilakukan kaji ulang terhadap nama-nama honorer yang dikatakan tidak pernah honor itu. Sebab kami di BPKSDM tidak tahu soal itu karena semua nama itu yang mengusulkan dari OPD masing-masing, “ kata Ujang yang didampingi Asisten I Setda Teluk Wondama Rickardus Kilmas.
Mendengar penjelasan Kepala BKPSDM, massa aksi minta agar tahapan pemberkasan ditunda terlebih dahulu sampai tuntutan mereka agar dilakukan revisi terhadap hasil seleksi dipenuhi.
“Kami meminta agar proses pemberkasan pengangkatan ini agar ditunda dulu, sampai dengan masalah ini selesai. Kalau tidak kami akan buat laporan polisi mengenai nama-nama yang tidak pernah honor namun masuk dalam pengumuman (yang lolos seleksi), “ ujar Natan.
Sementara itu Wakapolres Teluk Wondama Kompol Cristianus M. Masalle yang hadir langsung memantau aksi para honorer mengimbau para honorer yang tidak lolos seleksi agar bersabar menunggu tindak lanjut yang akan diambil Pemkab Teluk Wondama.
Masalle juga mengingatkan para honorer agar tidak meluapkan kekecewaan dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang bisa membuat mereka berhadapan dengan hukum.
“Polri siap memberikan pengamanan dan memastikan bahwa proses ini berjalan tertib. Karena itu kami berharap agar para peserta aksi tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain,” pesan Kompol Masalle. (Nday)
