Tolak Musda Golkar Wondama Digelar di Sorong, Ketua DPRD : Tidak Pernah Ada Penjaringan Calon Ketua

  • Whatsapp

WASIOR – Kader Golkar Kabupaten Teluk Wondama yang juga Ketua DPRD setempat Herman Sawasemariai menyatakan menolak musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Teluk Wondama dilaksanakan di Kota Sorong.

Menurut Herman, status Wondama yang masih PPKM level 3 sebagai alasan untuk memindahkan lokasi Musda ke Kota Sorong adalah sesuatu yang tidak logis dan terkesan dibuat-buat.

Terlebih, klaim dia, keputusan pelaksanaan Musda di Kota Sorong tidak diambil melalui rapat bersama seluruh pengurus dan kader Golkar Teluk Wondama.

“Tidak ada alasan yang kuat untuk pindahkan Musda Golkar Wondama ke Kota Sorong. Sebagai kader Golkar saya keberatan atas keputusan ini. Seharusnya Provinsi (Pengurus DPD I) melihat ini dengan bijak dan merangkul semua kader di Wondama, “ucap Herman dalam pernyataan pers di Wasior, Kamis sore.

Herman juga mempertanyakan peserta Musda yang dijadwalkan digelar pada 18 September, lusa. Pasalnya sepengetahuan dia, para ketua Komisariat Distrik/Kecamatan selaku pemilik suara sebagian besar masih ada di Wasior. Mereka juga tidak mengetahui adanya agenda tersebut.

“Saya pertanyakan juga peserta yang hadir apakah benar-benar pemilik suara yang merupakan ketua komisariat di setiap distrik di Teluk Wondama atau peserta bentukan atas kepentingan segelintir orang,”ucap dia.

Herman juga mempersoalkan pemilihan ketua DPD Golkar Teluk Wondama yang menjadi agenda utama Musda di Kota Sorong. Sebab, kata dia, tahapan penjaringan bakal calon Ketua DPD Golkar Teluk Wondama belum pernah dilakukan selama ini.

Sehingga jikalau ada pemilihan dan pelantikan ketua definitif dalam Musda nanti maka menurutnya hal itu telah mengabaikan mekanisme dan aturan main yang seharusnya, termasuk menabrak AD/ART partai.

Maka dari itu sebagai kader, dia berharap pengurus DPD Golkar Provinsi Papua Barat meninjau ulang keputusan pelaksanaan Musda di Kota Sorong dan selanjutnya dikembalikan ke Wondama.

Jika tidak, dia kuatir soliditas di tingkat kader akan terkoyak dan hal itu akan berdampak buruk pada target Partai Beringin untuk memenangkan Pileg dan Pilpres pada 2024 di Teluk Wondama.

“Jadi kami mohon DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat untuk segera kembalikan Musda Golkar untuk dilaksanakan di Wondama. Kami siap laksanakan Musda di Wondama dan kami siap jadi tuan rumah. Tapi kalau tidak, silahkan Musda tetap jalan tapi jangan ada pelantikan ketua DPD karena itu tidak sah, “tandas anggota DPRD yang mewakili dapil Teluk Wondama III.

Penjelasan Pengurus Golkar Wondama

Plt Sekretaris DPD Golkar Teluk Wondama Wahyu Rizqi Setiawan dihubungi via telepon membantah pernyataan Herman soal Musda Golkar Teluk Wondama di Kota Sorong merupakan keputusan sepihak tanpa melalui mekanisme rapat pengurus dan kader partai.

Wahyu menjelaskan pada Juli lalu pihaknya telah menggelar rapat dengan anggota fraksi Golkar di DPRD Teluk Wondama. Rapat tersebut antara lain membicarakan perihal pelaksanaan Musda serta konsolidasi partai dalam rangka persiapan menyambut Pemilu Serentak 2024.

Adapun Golkar memiliki 3 kursi di DPRD Teluk Wondama yang masing-masing diisi oleh Herman Sawasemariai yang juga menjabat Ketua DPRD, Markus Webori dan Laode Fylu.

“Kita sudah mengundang semua anggota fraksi (fraksi Golkar di DPRD) hanya beliau (Herman) tidak hadir. Saya tidak tahu alasannya apa. Markus Webori dan Laode Fylu hadir dalam rapat itu,”terang Wahyu.

Wahyu mengatakan pemindahan Musda ke Kota Sorong adalah keputusan bersama pengurus kabupaten dengan pengurus Partai Golkar Provinsi Papua Barat.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Antara lain, Teluk Wondama masih berstatus PPKM level III sementara Musda tidak bisa ditunda lebih lama lagi mengingat verifikasi parpol untuk kepentingan Pemilu 2024 mulai dilakukan pada Oktober nanti.

Lokasi terdekat seharusnya adalah kota Manokwari. Namun, tidak memungkinkan juga karena Kabupaten Manokwari masih berstatus PPKM level 4.

“Sementara Pak LG (Lambert Jitmau) sendiri sebagai ketua (Ketua DPD Golkar Papua Barat) harus hadir makanya lokasi Musda ini kita pindahkan ke Kota Sorong yang sudah level 2, ”sebut Wahyu.

Soal peserta Musda, alumni Unipa Manokwari ini menyebut para Plt Ketua Komisariat Distrik selaku pemilik suara telah tiba di Kota Sorong. Mereka sudah sepakat Musda Golkar Teluk Wondama dilaksanakan di Kota Sorong.

Selain itu sejumlah pengurus harian, organisasi sayap Golkar seperti AMPI juga memastikan akan hadir.

“Undangan kita sudah kirimkan ke seluruh anggota partai. Termasuk kepada beliau (Herman Sawasemariai). Ketua Fraksi (Fraksi Golkar di DPRD Wondama) Pak Laode Fylu sudah memastikan untuk hadir. Termasuk mantan ketua DPD Golkar Bapak Imburi (Bernadus Imburi – eks Bupati Teluk Wondama) juga kami undang,”lanjut dia.

Terkait pemilihan ketua DPD Golkar Teluk Wondama, Wahyu menjamin tidak ada mekanisme yang dilanggar. Dia menyebut, mulai Kamis (16/9) panitia Musda membuka pendaftaran bakal calon ketua DPD.

“Hari ini (Kamis) kita sudah mulai pendaftaran, siapapun boleh mendaftar sebagai calon ketua. Termasuk kalau beliau mau mendaftar, silahkan. Jadi kalau soal keberatan beliau, itu hak beliau tapi kewenangan pelaksanaan Musda itu ada di pengurus kabupaten dan pengurus provinsi,” ujar Wahyu. (Nday)

Pos terkait