Tangkis DPRD, Ini Jawaban Bupati Imburi Soal Rekening Tidak Tertib

WASIOR – Bupati Teluk Wondama, Papua Barat Bernadus Imburi mengakui ada rekening giro pada organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran sebelumnya belum ditetapkan dengan SK Bupati.

Hal itulah yang dinilai oleh BPK Perwakilan Papua Barat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2018 bahwa Pemkab Wondama belum tertib dalam mengelola rekening Pemda.

Untuk itu sesuai rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, saat ini telah dipersiapkan SK Bupati untuk menetapkan semua rekening giro pada OPD.
Bupati menyampaikan itu dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda jawaban bupati terhadap pandangan umum gabungan fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Rabu siang di gedung DPR di Isei.

Pada pandangan umum fraksi-fraksi yang dibacakan dalam rapat paripurna sehari sebelumnya, DPRD berpandangan rekening giro OPD yang belum ditetapkan dengan SK kepala daerah merupakan kelalaian besar yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Baca Juga :   Pesan Jenderal Wayangkau ke Anak Muda : Sekolah yang Rajin dan Jauhi Minuman Keras

Sebab hal itu membuat pengawasan terhadap pengelolaan kas menjadi lemah sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh bendahara OPD.

Namun dalam jawabannya bupati menyatakan, terhadap rekening giro OPD yang belum ditetapkan dengan SK bupati tetap dilakukan pengawasan oleh Inspektorat sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan.

“Karena setiap triwulan Inspektorat melakukan pemeriksaan kas dan SPJ masing-masing OPD, “ ucap Imburi dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kuro Matani.

Bupati juga mengakui adanya pengeluaran belanja melalui mekanisme tambahan uang persediaan (TUP) yang terlambat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan terjadi karena masih rendahnya kualitas SDM pengelola keuangan OPD.

Terhadap permintaan DPRD agar dilakukan evaluasi kinerja para bendahara, Imburi menjelaskan, setiap tahun selalu dilakukan evaluasi kinerja bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM bendahara dengan mengikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan keuangan, “ lanjut orang nomor satu Wondama ini. (Nday)

Pos terkait