Sukseskan Pilkada, Kapolres Minta para Tokoh di Wondama Berperan Tangkal Hoax dan Isu SARA

  • Whatsapp

WASIOR – Kapolres Teluk Wondama Papua Barat AKBP Yohanes Agustiandaru mengharapkan para tokoh agama (toga), tokoh adat, tokoh masyarakat (tomas) tokoh perempuan dan tokoh pemuda juga pemangku kepentingan lainnya berperan menangkal isu-isu hoax terkait Pilkada yang disebarkan melalui media sosial.
Termasuk isu SARA juga kampanye hitam yang sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan pasangan calon tertentu.

“Laporkan ke kami kalau ada hal-hal seperti itu karena isu-isu hoax, isu SARA dan kampanye hitam itu berbahaya karena bisa memecah belah kebersamaan kita, “kata Ndaru, sapaan karib Kapolres dalam Forum Group Discussion (FGD) terkait Kambtibmas pada Pelaksanaan Pilkada 2020 di aula Mapolres Teluk Wondama di Isui, Rabu (2/9/2020).

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu Kapolres memaparkan prediksi kerawanan yang terjadi dalam Pilkada 2020. Antara lain dalam tahapan pencalonan yang akan dimulai pada 4 September berupa adanya intimidasi, penyuapan juga aksi protes jika ada paslon yang gagal memenuhi syarat.

Yang berkaitan dengan data pemilih, kerawanan yang berpotensi terjadi antara lain DPT yang tidak akurat, pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali juga banyaknya pemilih yang tidak terdaftar.

Adapun dalam tahapan pungut hitung, potensi kerawanan yang timbul berupa pengerahan massa dari perbatasan kabupaten untuk ikut mencoblos, money politik juga serangan fajar.

“Hal-hal ini yang perlu kita antisipasi bersama. Jadi kami harapkan peran dari para tokoh untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan ini. Kalau ada temuan-temuan seperti itu harap dilaporkan ke Bawaslu, “ujar Ndaru.

Sementara itu Ketua Bawaslu Teluk Wondama Menahen Sabarofek yang hadir sebagai pembicara mengimbau para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemangku kepentingan lainnya agar ikut berperan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada 2020.

“Pilkada ini bisa berjalan sukses apabila ada peran serta dari kita semua terutama dari masyarakat. Kami dari Bawaslu tidak mungkin bisa mengawasi semua tahapan ini sendiri karena jumlah petugas kami terbatas sehingga sangat diharapkan adanya ppartisipasi dari masyarakat melalui pengawasan partisipasipatif, “kata Sabarofek. (Nday)

Pos terkait