WASIOR – Subsidi angkutan laut dan udara oleh Pemkab Teluk Wondama, Papua Barat yang mencapai miliaran rupiah dinilai belum berdampak positif terhadap masyarakat.
Pasalnya, selain subsidi dimaksud lebih banyak dinikmati para pejabat maupun kalangan ‘elit’ lainnya, tarif tiket yang dipatok pihak kapal setelah disubsisipun relatif masih cukup tinggi sehingga tidak banyak menolong masyarakat terutama warga berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu DPRD meminta agar dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penandatanganan kerjasama subsisi di tahun 2020.
“Kita minta soal subsidi kapal laut dan pesawat (tahun 2020) DPRD harus tahu. Supaya jangan sampai hanya pejabat yang nikmati tetapi masyarakat juga bisa rasakan itu .
Jangan pejabat saja karena pejabat kalau jalan itu sudah pakai SPPD tapi masyarakat tidak, “ ucap Ketua DPRD Herman Sawasemariai usai rapat di kantor DPRD di Isei, Sabtu.
Untuk diketahui, Pemkab Teluk Wondama selama ini selalu rutin mengalokasikan anggaran mencapai belasan miliar dalam APBD untuk menyubsidi dua kapal penumpang milik swasta pyakni KM Ekspress Bahari dan KM yang melayani rute Manokwari-Wasior PP. Juga maskapai Susi Air.
“Seharusnya tiket kapal itu bisa turun lagi karena subsidi sudah besar dan jangan masyarakat bawa barang saja 1 karung diminta bayar lagi. Baru subsidi yang besar itu untuk apa. Jadi kita minta ada evaluasi dulu karena untuk pesawat itu masyarakat kecil hampir-hampir tidak pernah naik yang pakai subdisidi itu, “ kata Herman.
Kepala Dinas Perhubungan Bernadus Setiawan melalui pesan whatsapp, Minggu malam menyebutkan, belanja subsidi untuk kapal laut dan pesawat dalam APBD 2020 mencapai Rp11,5 miliar. Perinciannya 8,5 miliar untuk KM Ekspress Bahari, 2 miliar untuk KM Margareth dan 1,04 miliar untuk Susi Air.
“Rencananya tandatangan MoU untuk Margaret dan Ekspress nanti Februari, Susi Air akhir bulan (Januari), “ kata Bernard. (Nday)
