MANOKWARI-Parlemen Anak Jalanan (Parjal) menyoroti kinerja DPR Papua Barat mengawal proses relokasi warga Rendani akibat perluasan bandara.
Ketua Parjal Papua Barat, Ronald Mambieuw mengaku sejak dilantik, DPR PB belum memperlihatkan kebijakan urgen terhadap beberapa aspirasi warga Papua Barat, khususnya di Manokwari.
Menurutnya, Jabatan ketua DPR PB bukan milik oknum, kelompok ataupun partai pengusung. Seorang Ketua DPR PB, mewakili seluruh kepentingan warga Papua Barat secara merata dan adil.
Khusus permasalahan relokasi warga Rendani,yang beberapa minggu lalu mendatangi kantor DPR PB, namun hingga kini belum nampak respon positif dari DPR PB.
“Mereka pernah mengadu ke DPR PB tentang relokasi,Ini perlu disikapi oleh DPR PB, sebab bicara kemanusiaan itu bukan hanya tanggung jawab Bupati/Pemerintah kabupaten Manokwari melainkan semua yg berkompeten, ” kata Ronald kepada Kabartimur.com, Senin (23/7/18).
” Kita tdk bicara soal tanah bandara, kita lihat dari sisi manusianya.Jika warga keberatan, DPR PB yg telah didatangi patut mengambil langkah merespon aspirasi warga, jangan terkesan jadi penonton saja, ” sambung Ronald.
Menurut Ronald, DPR PB bisa mengambil kebijakan membantu warga yang akan direlokasi lewat pengadaan rumah layak huni.
” Bisa dibantu lewat dana hibah, 150 Juta yang dijanjikan ke warga belum cukup membangun rumah layak huni, ” terang Ronald.
Ronald berharap aspirasi warga Rendani yang akan direlokasi diperlakukan secara kemanusiaan. Apalagi banyak warga mengaku telah tinggal di lokasi tersebut sejak Rendani masih hutan.(JL)
