Sejumlah LSM Anti Korupsi mempertanyakan beberapa proyek dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Takalar tahun 2017 yang anggarannya telah dicairkan hingga 100%. BAKIN (Badan Anti Korupsi Indonesia) dan LIPAN (Lembaga Investigasi Penyelamatan Aset Negara) menduga adanya beberapa proyek yang terindikasi korupsi dan tidak sepantasnya di PHO.
Sekretaris BAKIN Takalar, Hasanuddin Sau yang dikonfirmasi (selasa/7/11/2017) di Warkop Tua Muda Takalar mengungkapkan jika pihak BAKIN telah memiliki data dan fakta terhadap beberapa proyek yang dinilainya sarat dengan unsur korupsi.
” Lembaga kami punya dasar fakta atas beberapa proyek dinas pendidikan Takalar. Dan kami menilai sarat dengan unsur korupsi, …coba tanya saja PPK nya, pak Malik, pasti tidak mau jawab dia”
Dilokasi yang sama, Hal senada juga diungkapkan oleh aktivist LSM LIPAN, Syamsuddin. Syamsuddin bahkan menyayangkan sikap PPK yang dapat dengan mudah menerima hasil pekerjaan beberapa proyek yang dinilai tidak memenuhi syarat karena diduga menyalahi bestek.
” kami sayangkan pihak PPK dengan mudah menerima hasil pekerjaan mereka, sementara banyak yang kami nilai menyalahi bestek dan diduga tak sesuai RAB” Jelas Syamsuddin, aktivis LIPAN Takalar.
Sementara itu, pihak PPK (pejabat pembuat komitmen) proyek pembangunan fisik sejumlah SD-SMP lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Takalar, Abd. Malik ketika dikonfirmasi (selasa/7/11/2017) sepertinya tidak ingin memberikan penjelasan rinci terkait tudingan beberapa LSM tersebut dengan alasan kesibukan. Malik bahkan meminta kepada wartawan untuk menemui pejabat pengadaan.
” saya tidak tahu, ..tanyakan ke pejabat pengadaan …” tegas Malik.
