Sehari Setelah Aksi Mogok, Layanan Medis RSUD Teluk Wondama Sudah Kembali Normal

WASIOR – Pelayanan medis di RSUD Teluk Wondama, Papua Barat yang sempat terhambat akibat aksi mogok pegawai honorer sehari sebelumnya, pada Kamis pagi sudah kembali normal.
Meskipun belum semua petugas medis yang berstatus honorer masuk kerja, namun semua unit pelayanan mulai dari unit gawat darurat (UGD) sampai dengan ruang perawatan anak dan dewasa sudah melakukan aktivitas seperti biasa.

Wakil Bupati Paulus Indubri yang melakukan inspeksi pada Kamis pagi memastikan pelayanan medis sudah berjalan normal. Diapun berharap aksi mogok sebagaimana yang dilakukan Rabu lalu tidak terulang kembali.

“Silahkan tuntut hak kalian tapi jangan sampai tinggalkan tugas karena itu akan berdampak fatal. Kalau terjadi situasi yang buruk, katakanlah ada pasien yang meninggal, kita semua bisa dituntut, “ kata Indubri kepada sejumlah pegawai honorer sewaktu meninjau bangsal perawatan wanita.

Baca Juga :   Wow! Banyak Guru Honorer di Wondama Tidak Masuk Dapodik dan Tidak Aktif Namun Tetap Dapat Gaji

Indubri juga sempat menemui dan meminta maaf kepada seorang pasien perempuan yang sedianya akan menjalani operasi pada Rabu lalu namun batal karena aksi mogok pegawai honorer.

“Atas nama pemerintah saya mohon maaf karena mungkin adik-adik saya ini mereka tidak paham dampak buruk yang ditimbulkan dari apa yang mereka buat, “ ujar orang nomor dua Pemkab Wondama ini.

Direktur RSUD Teluk Wondama dr. Ristom Mora yang ditemui terpisah juga menyatakan layanan medis sudah kembali pulih. Dia menyebut apa yang menjadi tuntutan para pegawai honorer terutama uang lembur sudah terjawab. Namun pembayarannya masih menunggu proses administrasi oleh petugas Badan Keuangan dan Aset Daerah.
“Untuk gaji kemungkinan hari ini atau besok (Jumat) sudah bisa dibayarkan, “ kata Ristom.

Seperti telah diberitakan, sejak Rabu pagi pegawai honorer yang terdiri atas petugas medis dan nonmedis melakukan aksi mogok. Mereka menuntut pembayaran uang lembur, uang makan dan insentif BPJS yang diklaim belum diterima sejak Januari hingga Juni 2018. (Nday)

Baca Juga :   Bimtek Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata, Mambor : Wondama Harus 'Rebut' Posisi Raja Ampat

Pos terkait