WASIOR, Kabartimur.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama, Papua Barat resmi menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Teluk Wondama 2025-2029 menjadi peraturan daerah, Sabtu (27/9) malam.
Ketua DPRK Teluk Wondama, Aplena Dimara pada penutupan rapat paripurna, Sabtu malam di gedung dewan di Rasiei menekankan pentingnya RPJMD sebagai kompas untuk memandu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan agenda pembangunan di Teluk Wondama lima tahun ke depan.
Untuk itu diharapkan Pemda bersama semua pelaku pembangunan di Teluk Wondama memiliki komitmen yang sama yakni menjalankan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan program prioritas yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.
“Harus dipastikan arah pembangunan daerah berjalan dengan baik, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, “kata Aplena.
“Harus pula dipastikan adanya koordinasi dan sinergi yang harmonis antar semua pelaku pembangunan untuk menciptakan integrasi yang simultan antar tingkatan pemerintahan mulai dari kampung, distrik hingga kabupaten,” lanjut ketua DPRK asal Partai Gerindra ini.
Sebelumnya dalam pidato pengantar ranperda RPJMD 2025-2029, Bupati Teluk Wondama Elysa Auri memamparkan visi daerah untuk lima tahun ke depan adalah Terwujudnya Kabupaten Teluk Wondama sebagai Tanah Peradaban yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat.
Untuk mewujudkan visi itu, maka pembangunan lima tahun ke depan berfokus pada enam pilar utama yang menjadi misi daerah.
Yaitu pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.
Misi ini berfokus pada peningkatan akses dan kualitas tata kelola kesehatan, pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, pemberdayaan perekonomian, sosial dan budaya berbasis komoditas lokal.
“Fokus utama dari misi ini adalah penguatan kapasitas dan daya saing perekonomian masyarakat untuk mengatasi kemiskinan,” kata bupati.
Misi ketiga, meningkatakan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagian ini berfokus pada penguatan sistem birokrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah.
Keempat, mewujudkan penyelenggaraan otonomi khusus yang mensejahterakan Orang Asli Papua (OAP). Ini merupakan pilar pembangunan yang berfokus pada penguatan identitas dan kemandirian OAP.
Kelima, meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan mudah diakses.
Fokusnya adalah pembangunan infrastruktur yang merata dan mudah diakses baik di wilayah perkotaan maupun distrik dan kampung untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperlancar distribusi barang serta memperkuat integrasi sosial masyarakat.
Keenam, pembangunan tata ruang, lingkup hidup dan ekosistem yang berkelanjutan.
“Pilar pembangunan ini berfokus pada aspek pengelolaan tata ruang yang harmonis, lingkungan hidup dan ekosistem secara berkelanjutan untuk menjamin pembangunan yang ramah lingkungan, ketahanan bencana serta mampu menjaga warisan alam dan budaya, “jelas Auri. (Nday)
