WASIOR – Petugas medis di Puskesmas se Kabupaten Teluk Wondama merasa ada perlakuan tidak adil terkaitan pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) atau yang lazim dikenal dengan sebutan beban kerja (BK).
Pasalnya, besaran BK yang mereka terima untuk triwulan pertama tahun 2018 lebih kecil dari yang didapat rekan sejawat mereka di RSUD Teluk Wondama.
Para petugas kesehatan yang terdiri atas dokter, bidan, perawat dan pegawai fungsional lainnya akhirnya beramai-ramai mempertanyakan hal itu langsung kepada Wakil Bupati Paulus Indubri di kantor bupati di Isei, Kamis (7/6/2018).
Theodora Wondiboi, bidan yang bertugas di Puskesmas Wasior menyatakan pihaknya kecewa lantaran tunjangan BK yang mereka terima tidak mengalami kenaikan alias sama dengan tahun sebelumnya. Sementara yang diterima pegawai fungsional di RSUD justru naik.
“Di RSUD sejak 2014 mereka sudah terima BK sesuai standar harga (yang baru), “ kata Theodora. Kepala Puskemas Wondiboi dr Johan Yoteni juga mempertanyakan kenapa tunjangan BK yang diterima Puskesmas di wilayah terjauh dan terpencil seperti di Distrik Naikere, Rumberpon maupun Nikiwar justru lebih kecil dari RSUD.
“Kira-kira apa yang membuat perbedaan sehingga Puskesmas yang terpencil terima BK tidak sama besar dengan RSUD. Rumah Sakit malah lebih besar dari kami semua, “ujar Yoteni.
Keluhan senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Wasior dr. Aldyf Roring. Dia mengaku kondisi tersebut telah berdampak pada semangat kerja paramedis di Puskesmas.
Wakil Bupati mengatakan d bisa memahami kekecewaan yang dialami para petugas kesehatan. Namun dia berharap pelayanan di Puskesmas tidak sampai tutup hanya karena persoalan tunjangan BK.
“Jiwa seseorang itu lebih penting, bukan soal uang. Soal BK saya terima, tapi saya minta jangan karena BK ada pasien di Wondama yang tidak tertolong. Saya harap ini tidak terjadi, “ tandas Indubri.
Wakil Bupati menyatakan akan menindaklanjuti keluhan para petugas medis tersebut. Dia akan meminta penjelasan Kepala Dinas Kesehatan juga Sekda terkait hal tersebut. Dia menyebut, kenaikan tunjangan kinerja daerah sebesar 100-150 persen terhitung sejak Januari 2018 masih dalam tahap uji coba.
Setelah 6 bulan akan dilakukan evaluasi untuk melihat sejauhmana dampak dari kenaikan TKD tersebut.
“Tahun ini adalah tahun percobaan, kita mulai mencoba untuk menaikkan. Saya mohon maaf kalau ada yang sedikit-sedikit kurang. Kita akan evaluasi setelah 6 bulan karena hari ini kita punya ABPBD terseok-seok, “ ujar Indubri. (Nday)
