Perencanaan  Program di Kawasan Transmigrasi Prafi , Disnaker Gelar Rakornis Bidang Ketransmigrasian

MANOKWARI- Dalam rangka memperoleh  perencanaan program  kegiatan  yang ada di lokasi kawasan transmigrasi  Prafi pemerintah kabupaten Manokwari melalui dinas  dinas tenaga kerja dan transmigrasi menggelar Acara Rakornis bidang ketransmigrasian tahun 2020 yang dilaksankan di hotel Aston Niu (12/3).

Kegiatan ini dibuka oleh wakil bupati Manokwari Drs, Edi Budoyo yang ditandai dengan pemukulan Tifa.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan dokumen teknis perencanaan pada kawasan transmigrasi prafi serta melakukan verifikasi dokumen usulan program kegiatan ke pemerintah pusat melalui DAK afirmasi.

Kepala dinas  tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten manokwari, Yusak Dowansiba menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini  diharapkan terselenggaranya  rapat koordinasi  teknis bidang ketransmigrasian tahun 2020 dalam rangka mendapatkan  dokumen perencanan  pembangunan pada kawasan  transmigrasi Prfafi untuk pengusulan  dana ke pemerintah pusat melalui dana DAK Afirmasi.

Baca Juga :   Kepala Kampung di Manokwari Diminta Libatkan Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Kampung

Yusak menyebutkan peserta yang ikut terlibat pada kegiatan rapat koordinasi  teknis  sebanyak 23 kepala OPD.

Adapun  metode pelaksanaan  rapat koordinasi teknis bidang ketransmigrasian adalah  pemaparan materi dan diskusi tentang perencanan prgram kegiatan pada kawasan transmigrasi Prafi.

Sedangkan Narasumber yang dilibatkan adalah  direktur pengembangan usaha transmigrasi pada kementrian desa, pembangunan  daerah terpencil dan transmigrasi, Dr Supriadi Msi dan kepala bapeda kab. manokwari, Tahjudin.

Sementara itu,Bupati Manokwari dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh wakil bupati Manokwari, Drs Edi Budoyo menyampaikan bahwa bahan dan mekanisme  usulan program  harus dilakukan  secara berjenjang  dimulai dari usulan  pemerintah kabupaten  yang kemudian  dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi untuk disampaiakn  ke pemerintah pusat sehingga dengan mekanisme demikian diharapkan  program yang disusun  lebih mencerminkan aspirasi masyarakat dengan tetap memeperhatikan  kriteria-kriteria yang ditetapkan.

Dikatakan  Budoyo , usulan program pembangunan  permukiman transmigrasi harus juga berpedoman  pada peraturan menteri tenaga kerja  dan transmigrasi  nomor Per.15/men/Vl/2007 tentang penyiapan permukiman transmigrasi  baru yang diperoleh memenuhi kriteria  layak program  dan dapat menjamin  pelaksnaan sesuai dengan kualitas sebagaimana yang telah ditetakan sehingga apa yang menjadi tujuan program dapat dirasakan manfaatnya bagi masyrakat.

Baca Juga :   Sambut Hut RI Ke-73, Semua Kendaraan Dinas Wajib Pasang Bendera Merah Putih.

Budoyo berharap Melalui forum ini  semua unsur baik pemerintah pusat, provinsi serta pemerintah daerah  yang ada dapat bersatu padu, bekerjasama untuk merumuskan program yang terintegrasi  bagi kawasan transmigrasi Prafi.

” Hindari tumpang tindih  dan jauhi ego sektoral yang masih ada, perkuat koordiansi , tingkatkan sinkronisasi  dan kembangkan harmonisasi, karena dengan cara inilah  kita dapat mempercepat program  pembangunan di kawasan transmigrasi Prafi yang meliputi wilayah Prafi, Masni, Sidey,  dan Mnaokwari utara” harap Budoyo.(R/*)

Pos terkait