MANOKWARI- Menyikapi penerimaan Bintara Noken di Manokwari, Parlemen Jalanan (Parjal) meminta untuk mempertimbangan beberapa hal berhubung penerimaan tersebut menggunakan Dana OTSUS.
Ketua Parjal Ronald Mambieu menekankan bahwa proses penerimaan Bintara Noken harus melibatkan Perangkat- perangkat otsus dan mereka harus diberi Andil.
“DPR OTSUS harus Di Fungsikan dalam hal Rekrutmen Berbasis Pembinaan dari awal sebelum Pendaftaran dibuka agar Fraksi otsus pun melibatkan lembaga-lembaga adat yg lain” kata Ronald.
Pihaknya menilai bahwa proses tahapan penerimaan tentu banyak putra putri OAP akan Gugur di beberapa tahapan, mulai dari Registrasi adminstrasi hingga Regkes dan Psikolog, karena belun ada program pembinaan yang di lakukan sebelum pendaftaran hingga terkesan tahapan dan polanya serupa penerimaan nasional yang bukan di daerah khusus dengan menggunakan dana khusus, sehingga ending akhir akan berdampak pada kuota tiap kabupaten dipertanyakan apakah bisa memenuhi.
“Kalau tidak lalu kuota mana yang harus menutupi hingga mencapai target 1.500 ? sementara ada kabupaten yang Parjal telah sinyalir tidak mencapai 100 kuotanya,ini perlu mendapat tanggapan Serius dari Faksi otsus dan MRP” tegas Ronald.
Menurutnya, jika terjadi ada ketimpangan maka jauh lebih baik Dana otsus tersebut digunakan untuk sektor kesehatan, Pendidikan dan ekonomi OAP Sebab OTSUS dan anggaranya hadir di papua bukan karena Desakan atau tuntutan menjadi TNI dan POLRI, melainkan untuk mensejahterakan OAP.
“Kami berharap semangat rekrutmen tersebut ( Bintara Noken) harus mencerminkan Dana Otsus yang Di Gunakan, Jika tidak maka alangkah Baiknya sistem rekrutmen dikembalikan kepada Pola lama dimana anggaran yg digunakan adalah ABPD atau APBN, agar Dana otsus tidak habis terpangkas untuk Bintara Noken dan minta fraksi Otsus segera melahirkan tim independen guna pengawasan khusus Bintara Noken” tandas Ronald.
