MANOKWARI—Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba mengatakan, pengelolaan beasiswa pendidikan luar negeri tidak lagi melibatkan pihak ketiga. Pengelolaannya langsung ditangani oleh pemerintah provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan.
“Kemarin-kemarin pakai pihak ketiga, ke depan kita tidak pakai pihak ketiga. Jadi caranya seperti apa kita akan evaluasi,” kata Barnabas Dowansiba.
Evaluasi pengelolaan beasiswa pendidikan tersebut akan melibatkan inspektorat dan biro hukum setda provinsi Papua Barat, serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kata Barnabas, jika dibutuhkan pemprov akan mengunjungi sekaligus mendata langsung para mahasiswa asal Papua Barat yang berada di negara-negara yang menjadi tujuan belajar.
“Kita akan monitoring dan evaluasi. Saya setelah lihat pakai pihak ketiga itu justru merugikan kita seratus persen,” ujar dia.
Barnasbas mengatakan, evaluasi pengelolaan beasiswa luar negeri juga untuk melihat sistem penyaluran dana beasiswa. Sebab harus menyesuaikan dengan aturan di beberapa negara tujuan belajar.
“Sistem penyaluran dana beasiswa ini perlu diatur baik sehingga tidak kena aturan seperi di Australia bahwa dana pendidikan hanya bisa disalurkan terbatas, kalau lebih bisa dianggap pencucian uang,” jelas Barnabas.
Barnabas menambahkan, penyaluran beasiswa selain menyesuaikan aturan yang ada di setiap negara studi, penyalurannya juga perlu diatur agar tidak menyalahi aturan penganggaran pemerintah.
“Penganggaran kita itu kan, sampai Desember. Kalau untuk sisa 6 bulan ke depannya lagi itu harus bagaimana? Itu yang akan kita evaluasi sehingga penyaluran beasiswa luar negeri tidak bermasalah seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya. (ALF)
