MANOKWARI- Pencegahan Corona Virus Disease atau Covid19 di Papua Barat umumnya dan Manokwari menelan Anggaran yang sangat besar, Nilai anggaran yang di kucurkan Pemerintah Papua Barat berkisar Rp 50 Milyar lebih, sedangkan Pemerintah Kabupaten Manokwari mengumbar anggaran penanganan Covid19 sekitar Rp 65 Milyar.
Pembagian anggaran baik yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari sejauh ini dinilai hanya terpaut pada alasan penyediaan alat kesehatan dan tenaga medis, Itupun tidak dirincikan kebutuhan yang sudah di beli sejauh ini belum jelas melalui anggaran tersebut.
Sementara sekitar 30 lebih Anggota DPRD di Papua Barat dan 20 Anggota DPRD di Kabupaten Manokwari, sejak upaya pencegahan covid19 di Wilayah ini mulai di galakkan, mereka para wakil rakyat itu tidak lebih hanya sebatas bunga penghias di ruangan demi menambah keindahan ruangan, entah tidak dianggap oleh eksekutif sebagai mitra dalam pengawasan anggaran tersebut atau memang tidak tau sama sekali apa fungsinya.
Hanya segelintir Anggota DPRD nampak di beberapa daerah di wilayah Papua Barat dan terutama di Manokwari yang menggelar aksi kemanusiaan dengan membagikan masker, apd dan membuat tempat cuci tangan di ruang publik hingga aksi bagi-bagi sembako.
“Saya melihat sejauh ini yang lebih aktif menyoroti masalah anggaran Milyaran Rupiah yang di Gelontorkan oleh Pemerintah Papua Barat maupun Manokwari hanya dari masyarakat dan aktivis yang berada di luar sistim, lalu fungsi wakil rakyat yang di harapkan duduk melakukan kontrol itu mereka di mana semua” Kata Tokoh Pemuda Manokwari, Armando Indorway Kamis 16 April 2020.
Menurut Dia, sebagai wakil rakyat terlepas dari melakukan aksi kemanusiaan dengan membagikan APD, Masker hingga Membuat tempat cuci tangan di ruang publik dan pembagian Bama kepada Masyarakat, Wakil Rakyat di pilih bukan untuk menjadi penghias ruangan tamu di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, namun rakyat membutuhkan ketegasan dan fungsi mereka untuk mengontrol eksekutif dalam penggunaan uang rakyat.
“Saya justru melihat hanya sebagian kecil yang melakukan aksi individu kemanusiaan ditengah bencana ini, sisah dari itu entah mereka tau fungsi dan peranya atau tidak, sebab pengawasan anggaran selama ini belum maksimal di lakukan oleh lembaga yang diberikan amanah oleh UU” ujaranya.
Terlepas dari peran pengawasan anggaran, Armando meminta pemerintah dalam upaya pencegahan dampak Covid19 di Papua Barat maupun Manokwari, harus betul-betul memiliki data yang akurat dan valid agar pembagian bantuan sosial kepada warga tidak terjadi pendobolan.
“Juga Tidak Terjadi Pembagian Kepada warga dengan Pendobolan kepada masyarakat dan berharap pemda memberikan himbauan kepada rakyat yang baik karena ada yg mendapatkan himbauan bahwa yang sudah dapat dari pihak parpol atau pihak yang lain yang telah menyediakan bapok atau sembako tidak boleh dapat lagi dari pihak yang satu.” kata Armando.
Dia menyarankan dalam pembagian bantuan kepada Masyarakat karena terdampak covid19 ini harusnya Pemerintah menggunakan sistim posko yang terpusat, agar setiap donatur yang memberikan kelebihan mereka melalui posko kemudian di saluran supaya tidak terjadi tumpang tindih pembagian.
“Saya lihat pengaturan awal ini sudah salah, masing masing seperti terkesan mau cari muka di Masyarakat dengan turun bergerombol, padahal harusnya di buat posko umum agar bantuan yang datang melalui satu pintu kemudian dibagikan berdasarkan data yang valid” jelasnya
Dia mengingatkan pemerintah Papua Barat maupun pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga para donatur agar jangan lagi memberikan bantuan dengan cara masing-masing berjalan sesuai keinginan, hal itu justru akan berdampak pada kecemburuan sosial dan bahkan sebagian warga justru tidak merasakan bantuan-bantuan sesuai kebutuhan ditengah pandemi Covid19 ini. (AD)
