WASIOR – Bupati Teluk Wondama, Papua Barat Bernadus Imburi melarang para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menambah pegawai honorer baru.
“Moratorium CPNS sudah dicabut, sekarang penerimaan CPNS sudah jalan. Jadi jangan tambah-tambah honor lagi. Jangan tambah-tambah honor di luar aturan karena nanti bikin masalah untuk kita lagi, “ kata Bupati pada apel gabungan PNS di kantor bupati di Isei, belum lama ini.
Imburi menegaskan pengangkatan pegawai honorer baru apalagi jika tidak melalui mekanisme yang seharusnya pada akhirnya akan mendatangkan masalah bagi Pemda. Selain menambah beban anggaran, pengalaman membuktikan banyak pegawai honorer menuntut agar diangkat menjadi CPNS kendati tidak memenuhi persyaratan.
“Nanti kita tidak urus mereka sampai umur tinggi, dorang akan bikin masalah untuk kita. Dorang akan lapor kita ke manapun yang menurut mereka bisa. Jadi jangan seenaknya pejabat eselon II atau siapapun stop bawa orang jadi honor. Suruh mereka bersaing untuk kesempatan (penerimaan CPNS) yang pemerintah sudah buka ini, “ ucap orang nomor satu Wondama.
Untuk diketahui, menurut data Badan Kepegawaian dan SDM, pegawai honorer Pemkab Wondama tercatat mencapai 1.200 orang. Setiap tahun Pemkab menghabiskan anggaran mencapai 11 miliar untuk membayar upah bagi ribuan pegawai honorer tersebut.
Sebelumnya sewaktu melakukan kunjungan kerja ke Wasior beberapa waktu lalu Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan, honorer akan dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip dan falsafah UU ASN. Sebagai gantinya, Pemda dianjurkan untuk membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. (Nday)
