Komunitas Perempuan GKI di Wondama Didorong Jadi Pelaku Ekonomi Sambut Satu Abad Peradaban dan Sidang Sinode

WASIOR, Kabartimur.com– Pemkab Teluk Wondama, Papua Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) mendorong Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (PW-GKI) untuk terlibat aktif sebagai pelaku ekonomi melalui UMKM maupun bidang kewirausahaan lainnya.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang digelar Dinas P3AP2KB di gedung Gereja GKI Jemaat Betesda Manggurai, Distrik Wasior, 20-21 Juni 2024.

Selain bisa menopang pendapatan keluarga, keterlibatan komunitas perempuan GKI di Teluk Wondama dalam sektor perekonomian dipandang penting dalam rangka menyambut dua agenda rohani skala besar yang akan berlangsung di Teluk Wondama.

Yakni Perayaan Satu Abad Tanah Peradaban pada 2025 dan Sidang Sinode ke-XIX GKI di Tanah Papua pada 2027. Kedua momen rohani itu diprediksi akan melibatkan ribuan orang dari seantero Tanah Papua.

Baca Juga :   Puluhan Ton Beras dan Gula Pengadaan Gustu Covid-19 Wondama Belum Terjual

“Target kita adalah harus terbentuk UMKM di setiap jemaat GKI (di Teluk Wondama) yang dikelola oleh PW masing-masing untuk menghadapi 2025 dan 2027, ” kata Kabid Kualitas Hidup Dinas P3AP2KB Selina Imbiri

“Simpel saja, ibu-ibu bisa siapkan kerajinan atau makanan untuk dua momen itu, “lanjut dia.

Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor lewat sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas P3AP2KB Elia Parairaway juga mendorong komunitas perempuan GKI untuk berani terjun menjadi pelaku ekonomi.

Partisipasi kaum perempuan dalam bidang ekonomi, kata bupati sudah merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka mewujudkan keseimbangan gender.

Untuk itu Mambor berharap komunitas perempuan GKI menangkap peluang ekonomi yang muncul dengan adanya Perayaan Satu Abad Tanah Peradaban pada 2025 dan Sidang Sinode GKI di Tanah Papua pada 2027 mendatang.

Baca Juga :   Pj Bupati Wondama Edi Nunaki Ingin DPT PSU 4 TPS Bebas dari Kegandaan

“Peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan gender dan peningkatan kesejahteraan merupakan satu kebutuhan sekaligus hak asasi yang patut terpenuhi, “pesan bupati. (Nday)

 

 

Pos terkait