Ketua SPAK Enrekang Menjadi Nara Sumber Pada Hakordia 2018 Bersama KPK

  • Whatsapp
Ketua SPAK Enrekang Menjadi Nara Sumber Pada Hakordia 2018 Bersama KPK

Enrekang Kabartimur.Com

Berdemokrasi tanpa korupsi menjadi  materi komisioner KPU Enrekang, Rahmawati Karim saat menjadi narasumber dalam acara talkshow kekuatan perempuan inspirasi perubahan dalam rangka peringatan hari antikorupsi sedunia (hakordia)  tahun 2018 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

Kegiatan   yang berlangsung Rabu (5/12/2018) di Hotel Bidakara Jakarta Selatan dihadiri langsung Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Menteri Agama Lukman Hakim turut hadir di acara itu. salah seorang nara sumber adalah Rahmawati Karim duta dari Kabupaten Enrekang mewakili SPAK.

Ketua Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), yang juga adalah seorang Komisioner KPU Kabupaten Enrekang devisi bidang penyelenggara Pemilu 2019 Rahmawati Karim dalam materinya mengangkat thema potensi penyalahgunaan  kewenangan dalam  proses tahapan pemilu sangat besar.

Menurut Rahmawati, Pasalnya tak jarang intervensi kepentingan elite menjadikan salah satu penyebab proses tahapan tidak berjalan secara normatif.

“Potensi penyalahgunaan kewenangan sangat besar dalam pengolahan pemilu. Intervensi terhadap penyelenggaraan yang kerap menjadikan proses tidak berjalan normal ,” kata Rahma sapaan akrab Rahmawati Karim sembari mengatakan jika intervensi akan terabaikan jika penyelenggaranya berintegritas.

“Tapi kuncinya ada sama penyelenggaranya. Apapun yang terjadi, jika penyelenggara berintegritas, maka proses tetap berjalan normal,” jelasnya. Namun tidak hanya penyelenggara yang berintegritas lanjutnya, terpenting peserta atau calon juga  berintegritas.

“Peserta yang tidak berintegritas itulah yang melakukan intervensi ke penyelenggara dan pemilih dengan berbagai cara. Motifnya mulai dari tukar sembako dengan suara pemilih hingga suap terhadap penyelenggara. Termasuk gratifikasi yang  terjadi,” kata Rahma.

Tapi kata dia lagi, penyelenggara pemilu terpenting berintegritas untuk melahirkan proses demokrasi yang berkualitas. Pasalnya  penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung baik peserta maupun pemilih.

“Sehingga membangun karakter penyelenggara salah satu upayah dalam rangka mencegah penyalahgunaan jabatan yang tidak hanya soal uang namun terpenting pada kebijakan,” ungkap Rahma.

Begitu pula pada pemilih. Pemilu yang berintegritas ini tidak cukup dengan peserta dan penyelenggaranya berintegritas. Pemilih juga harus berintegritas. Menolak perilaku koruptif yang banyak terjadi di lingkungannya dalam masa kampanye apalagi menjelang pemungutan suara. “Tidak sedikit janji-janji atau politik uang yang beredar lingkungan kadang juga dikemas dalam bingkisan sembako atau terselubung dalam bantuan sosial  menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mencegahnya,” tutupnya. (Zaini).

Pos terkait