Makassar– Pelaksanaan proyek pengairan Sungai Nipa-nipa Telo, Kajenjeng, Kecamatan Manggala, Tahun Anggaran 2015 lalu, terindikasi merugikan negara miliaran rupiah, hingga saat ini tak tersentuh aparat penegak huku.
Hal inipun menimbulkan kesan, jika pelaksana dan Penanggung jawab proyek “kebal hukum”. Pada hal, nampak dari kualitas dan kuantisas pekerjaan, tidaklah sesuai dengan harapan yang diinginkan negeri ini.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, indikasi kerugian negara itu menurut sejunmlah lembaga aktivis anti korupsi, bahwa bibir sungai yang seharusnya menggunakan tanah merah, sesuai dengan spesifikasi anggaran.
Realitanya, yang dijadikan dinding (bibir) sungai sepanjang sungai, hanya menggunakan kerukan lumpur sungai yang dikeruk (sedimen). Selanjutnya, kelihaian perusahaan pelaksana tumpukan lumpur sedimen yang jadi penahan air (bibi) sungai, hanya dilapisi tanah merah.
“Kalu kita melihat proyek ini, kuat dugaan negara dirugikan miliar rupiah. Namun anehnya, tak satupun lembaga penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, enggan menyentuh adanya indikasi korupsi di balik pekerjaan tersebut. ini terkesan tragis,” ucap Ketua Umum Lembaga Aktivis Pengkajian Isu dan Strategis (LAPIS) Sulsel, Muhammad Elis, Rabu (24/2).
Sebab itu LAPOZ Sulsel, berencana akan melakukan aksi unjuk rasa ke sejumlah kantor penegak hukum dan institusi yang berkompeten dengan keberadaan peoyek TA.2015 ini yang dinilai syarat dengan korupsi.
“Memamng berkembang informasi di lapangan, jika peleksana maupun penangung jawab proyek Balai Besat Pompengan, kebal terhadap aparat penegak hukum. Apalagi proyek ini bernilai belasan miliar rupiah.
Sementara itu, indotimnews.com sudah melakukan berbagai upaya untuk konfirmasi ke Penanggungjawab proyek (PPK), Ir. Taupan, namun sulit ditemui dan terkesan tertutup jika telepon selularnya dihubungi.
Liputan: tim
