MANOKWARI- Kantor Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Manokwari dipalang oleh para pengusaha yang tergabung dalam Gapensi Kabupaten Manokwari, Kamis (29/7/2021) pagi. Namun setelah aspirasinya diterima, mereka akhirnya membuka kembali palang kantor.
Pemalangan tersebut disinyalir karena Gapensi menilai pemerintah daerah tidak transparan dalam membagikan paket pekerjaan kepada pengusaha sehingga pihaknya memastikan bahwa tidak ada anggota pengusaha dari asosiasi dobel mendapatkan pekerjaan.
Ketua Gapensi kabupaten Manokwari, Yakup Yenu menyampaikan bahwa pemalangan yang dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak transparansi mengenai dana APBD dan kegiatan fisik dimana ada pekerjaan yang sudah berjalan dan ada yang belum.
“Kami minta supaya Harus ada transparansi, sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan kegiatan paket yang ada.
Pemalangan ini sebagai contoh bagi OPD lainnya yang ada, agar transparansi terhadap pembagian paket kegiatan yang diterima oleh pengusaha khususnya yang tergabung dalam Gapensi harus jelas dan merata” Harap Yenu.
Menyikapi hal tersebut, Kepala DPKP Manokwari, Alberth Simatuppang menyebut bahwa saran yang disampaikan oleh Ketua Gapensi akan disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini bupati dan wakil bupati sehingga aspirasi Gapensi untuk tahun-tahun berikutnya bisa ditindaklanjuti dimana pemerintah daerah harus mempercayakan paket pekerjaan yang dibagikan kepada asosiasi selanjutnya asosiasi yang akan mendistribusikan kepada anggota pengusaha dan pembagiannya harus merata.
“Pihak Gapensi ingin prosedur ini diperbaiki supaya jangan ada yang terabaikan, khususnya orang Asli Papua (OAP) yang menjadi kontraktor,” ujar Simatupang.
Simatuppang menegaskan bahwa pemalangan yang terjadi, pihaknya dan Gapensi tidak ada masalah pribadi tetapi
Pemalangan ini menjadi contoh bagi OPD lainnya agar terbuka mengenai pekerjaan yang diberikan kepada pengusaha.
Menurut Simatuppang, saran yang disampaikan oleh para pengusaha tersebut merupakan masukan yang baik, dan akan diteruskan kepada Bupati Manokwari.
“Jadi pemalangan itu bukan untuk menuntut paket pekerjaan dari Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Mereka ingin membangun komunikasi yang baik lewat dinas perhubungan untuk disampaikan kepada pemda” terang Simatuppang.
Setelah menyampaikan aspirasi dan mendengar penyampaian dari Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, para pengusaha akhirnya membuka kembali palang di kantor tanpa paksaan dan saat ini aktivitas kantor sudah berjalan seperti biasa.
“Mereka sendiri yang berinisiatif membuka dengan titipan pesan, aspirasi mereka disampaikan kepada pimpinan. Mereka minta ada transparansi melalui asosiasi, sehingga tidak ada pengusaha yang dobol mendapat proyek dan asosiasi menginginkan ada pemerataan bagi pengusaha menerima paket pekerjaan ,” Pungkas Simatuppang (R/*)
