MANOKWARI- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat diingatkan untuk menyiapkan dokumen-dokumen anggaran menjelang penutupan anggaran diakhir tahun.
“Ini sudah bulan Agustus beberapa bulan lagi kita akan tutup anggaran, maka sekali lagi saya harapkan semua catatan dirapikan dan ketika ada audit, maka bendahara harus duduk di tempat,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D Mandacan saat memimpin apel gabungan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (5/8).
Dikatakan Mandacan, bendahara tidak mengurus barang-barang kesana kemari. Tetapi bendahara harus tetap di kantor.
“Tetapi yang saya dengar bendahara selalu berangkat. Ketika kita tanya bendahara tersebut ada di Jayapura, ada di Sorong, di Jakarta dan kota lainnya. Memangnya kalian membayar orang di sanakah,” terang Mandacan.
Lebih lanjut, kata dia, sudah memasuki Agustus, maka data serapan anggaran rutin sudah harus mencapai 60 persen atau 70 persen. Sehingga, pada saat pembahasan APBD perubahan dan terjadi kekurangan ditambahkan dan kalau masih ada maka dialihkan ke perubahan.
Dia menambahkan, pimpinan OPD harus percaya kepada bendahara yang ditugaskan.
“Ada OPD yang kegiatannya tidak berjalan dan meminjam uang ke Sekretariat Daerah (Setda), hal itu tidak boleh, kalau terjadi temuan maka kita yang salah sendiri,” beber Mandacan. [S/Red)
