Gubernur Papua Barat Minta Kegiatan Pemerintahan harus Berpihak ke Rakyat

  • Whatsapp

Pentingnya pemahaman dan penjabaran dalam menselaraskan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) 5 Tahunan dengan visi misi Kepala Daerah dan renstra organisasi sangat menentukan berhasilnya penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Hal ini di sampaikan Gubernur papua Barat yang di wakilkan oleh Asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Jakonias Sawaki, SH. MH saat membuka kegiatan Fasilitasi peningkatan Kapasitas Analisis organisasi Setda Provinsi papua barat tahun 2017 di Hotel Misiliana Hotel Toraja Utara yang akan berlangsung tanggal 28 hingga 30 agustus 2017.

Dalam sambutan Gubernur dikatakan bahwa penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat belum berhasil sedangkan masyarakat menginginkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan yang otonomi harus berpihak kepada rakyat, dalam arti pembangunan yang saat ini sudah dan sedang berjalan belum menyentuh ke sendi-sendi kehidupan masyarakat hingga kekelas paling bawah.

untuk itu pelaksanaan rencana kerja tahunan (RKT) dan musyawarah pembangunan dapat menjadikan sistem perencanaan pemerintah Daerah lebih terarah dan terukur. selain itu perlu adanya pembedahan terhadap wadah tempat berkumpulnya aparatur sipil Negara untuk bekerja, mulai dari aturan manajemen maupun penyusunan kelembagaan perangkat Daerah.

Sementara itu Bupati kabupaten toraja Utara DR. Kalla Tiku Paembonan, M.Si  yang turut hadir dalam pembukaan kegiatan, memberi apresiasi terhadap adanya kegiatan provinsi Papua Barat di kabupaten toraja Utara dan banyaknya orang-orang Toraja yang diberi kesempatan mengabdi di papua barat. Bupati mengatakan agar hubungan baik yang telah dipupuk ini, dapat menjadi kesempatan untuk dapat saling mendukung dan bekerjasama. salah satu yang telah di lakukan kabupaten toraja utara yakni memperhatikan mahasiswa papua yang ada di toraja utara juga memberi kesempatan orang papua untuk mengabdi di toraja utara seperti halnya juga yang terjadi di provinsi papua. Bupati juga berharap kegiatan yang di selenggarakan dapat di serap oleh peserta sehingga dapat di implementasikan di daerah.

Dalam laporan ketua panitia kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas analisis organisasi sekaligus kepala Bagian kelembagaan dan analisis Jabatan pada biro Organisasi  setda papua barat Herman M. Rumbewas, S.Sos, M.Mp bahwa kegiatan berlangsung 3 hari yang di iikuti 43 peserta dari biro organisasi 18 orang dan 26 dari perangkat Daerah di lingkup pemerintah provinsi papua barat dengan  2 (Dua) narasumber yakni Guru besar dari universitas Negeri Makasar dengan materi teknik menyusun OPD yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta murah, mudah dan cepat melayani publik dan materi menyusun visi, misi dan renstra OPD mendukung visi dan misi Gubernur Papua Barat.

Menurutnya dari kegiatan ini diharapkan  dapat mampu mendesain OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran, cepat dan tepat melayani publik tanpa harus menyusun OPD yang besar tetapi ramping dengan uraian tugas dan tata kerja yang jelas, transparan sehingga akan mempermudah OPD menyusun program kegiatan sesuai visi misi OPD tersusun sesuai visi misi Gubernur Papua Barat 5 tahunan periode 2017-2022.

Dalam waktu kedepan akan di lakukan evaluasi guna perbaikan dalam mendesain struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan perangkat daerah yang lebih baik dalam pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. (Humas dan Protokol)

Pos terkait