MANOKWARI- Proses serah terima jabatan dan pelantikan Rektor Universitas Papua dipimpin oleh Sekertaris Jendral Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan di hadiri Gubernur Papua Barat dan Forkopimda Papua Barat,Plh Bupati serta Sekda dan Forkopimda Manokwari bersama Civitas Akademik Unipa. Pelantikan dan Sertijab digelar secara virtual dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan usai pelantikan berharap pengganti Rektor Dr. Jacob Manusaway yakni Dr. Meky Sagrim terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Papua Barat dalam upaya bersama-sama memajukan Pendidikan di Wilayah ini.
“Dengan pergantian Rektor dari Dr. Jacob Manusaway kepada Dr. Meky Sagrim harapan saya kita selalu berkomunikasi memajukan pendidikan di Tanah Papua pada umumnya khusus di Papua Barat” Kata Dominggus Mandacan Senin 18 Mei 2020.
Menurut dia Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan suport terutama untuk kemajuan Universitas Papua tetapi juga bersama Rektor, apa yang menjadi kewenangan pemerintah Papua Barat.
“Kita mendukung dan memberikan suport karena tanggung jawab demi kemajuan Unipa, apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Papua Barat untuk memajukan Unipa kita akan berikan kata Gubernur
Rektor Unipa yang baru di lantik, Dr. Meky Sagrim, SP. M.Si mengatakan Universitas Papua sejauh ini masih perlu dibenahi bail dari dukungan internal maupun dukungan eksternal terutama Pemerintah Papua Barat.
Berdasarkan data dari Badan penjamin mutu pendidikan, di universitas Papua saat ini terdapat sejumlah Program Studi belum memiliki akreditasi yang baik.
“Saat ini kita belum memiliki Program Studi yang belum memiliki akreditasi A, hanya ada beberapa Program studi yang memiliki Akreditasi B dan C” Jelas Dr. Melky Sagrim SP, M.Si
Dia mengatakan, terdapat 53 Program studi baru 23 yang terakrefitasi B sementara 18 Program studi akreditasi C dan bahkan terdapat 12 Program studi yang sama sekali belum terakreditasi.
“Seperti Program studi Antropologi kemudian Sastra, jadi data ini saya ambil dari kepala badan penjamin mutu pendidikan” jelasnya.
Kemudian status Universitas Papua masih sebagai Satuan Kerja Satker Pemerintah Pusat, karna masih sebatas satker maka kita tidak memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan. (AD)
