Makassar– Anggaran pengadaan telepon genggam atau handphone (Hp) untuk anggota DPRD Kabupaten Bone senilai Rp.18 juta per anggota dewan, dari 45 jumlah anggota dewan Bone tak di terima secara rasional di tengah piblik.
Publikpun menilai, anggaran yang seharusnya diperuntukkan kesejahteraan rakyat malah dijadikan kepentingan pribadi dan dianggap tidak sesuai dengan harapan Masyarakat Bone yang telah memberikan kepercayaan wakil mereka di legislatif.
Nah, menurut penggiat anti korupsi, Irnawaty, mahasiswa salahsatu perguruan tinggi swasta (PTS) di Makassar, Anggaran yang keseluruhan menghampiri Rp.1 Milyar tersebut yang di belanjakan untuk sebuah HP canggih membuktikan bahwa wakil rakyat yang ada daerah itu, tidak peduli dengan rakyat yang memilih mereka.
“Apakah dengan pengadaan HP tersebut membuktikan bahwa 45 anggota dewan di Bone tidak memiliki HP sama sekali ataukah ini dengan adanya HP canggih tersebut membuktikan bahwa Anggota dewan tersebut mampu berikan karya-karya Nyata kepada masyrakat. Ingat, . HP dan karya-karya nyata tidak punya hubungan sama sekali di tengah masyarakat Tanah Arung Palakka ini,” ujar Irnawati yang selama ini tergabung di Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM). Rabu (30/3).
Lanjut aktivis perempuan ini, GAM tetap mengecam dan menolak pengadan HP untuk anggota DPRD Bone, karena pengadaan telepon selular itu tidak pro rakyat, serta hal tersebut dianggapnya mengkhianati masyaraka Kabupaten Bone. GAM juga meminta pengadaan HP tersebut harus di batalkan bukan di Tunda.
Editor: Zoel
