Forum Perempuan Papua Dorong Keberpihakan Pemerintah Terhadap  Perempuan Asli  Papua

MANOKWARI- Di hari Perempuan Internasional ( International Women’s Day)  Forum Perempuan Papua dibawah koordinator Jacklin menggelar diskusi ilmiah di kantor Dewan Adat Papua, di    jalan Taman,  (9/3/2020).

Forum yang dibentuk oleh sejumlah anak mahasiswa sejak 2019 sudah membuat gerakan di hari internasional ibu di tahun dengan aksi bisu yakni dengan bagi-bagi bunga , namun di tahun 2020 Forum ini mencoba  melakukan diskusi Ilmiah dengan dukungan aspirasi dari senior-senior perempuan papua sehingga melalui diskusi tersebut  bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih baik dan rencananya forum akan membuat rekomendasi untuk audiens dengan semua instansi terkait (Gubernur, Bupati, MRP dan instansi terkait lainnya) bagaimana pemerintah melihat keberpihakan terhadap perempuan asli papua.

Jaklin berharap dengan adanya rekomendasi nanti yang akan dilahirkan forum ini, bisa dikawal agar rekomendasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti  agar  ada perhatian pemerintah terhadap keberpihakan terhadap perempuan papua.

Baca Juga :   Tahun 2020 Pemkab Manokwari Segera Lakukan Perpanjangan Runwai Bandara Rendani

Disampaikan Jaklin bahwa impian untuk melakukan dialog langsung dengan gubernur karena melihat banyaknya persoalan yang terjadi di Papua yang belum tersentuh oleh pemerintah baik dari segi kesehatan maupun dari sisi pendidikan dan lainnya.

Jaklin menilai  bahwa apa yang dirasakan oleh perempuan papua saat ini seakan terjadi diskriminasi karena adanya batasan kodrat sebagai perempuan.

Sebagaimana hari perempuan internasional merupakan perayaan pada pencapaian wanita secara global dan seruan untuk kesetaraan gender, sehingga pihaknya berharap  agar dukungan terhadap forum perempuan papua bisa melakukan dialog tersebut  atau keterwakilan lembaga adat untuk bisa mewakili sampai tingkat pusat.

Sementara itu  Ketua Pojka MRP,  Christiana  Ayello sangat mendukung terhadap langkah yang dilakukan oleh forum perempuan papua  dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Papua.

Christiana menyebutkan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) terdapat 3 komponen  yakni komponen Adat, Agama dan Perempuan yang  hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan,  sehingga tugasnya adalah memberikan suport penuh kepada setiap kelompok perempuan yang hari ini sedang berjuang terhadap pembebasan, kesejahteraan dalam ekonomi yang artinya saat ini perempuan papua kesannya  diisolasi,

Baca Juga :   Sambut HUT Kota Manokwari Ke-125 Tahun Pemkab Manokwari Buka Festival Teluk Doreh dan Pencanangan Rangkaian HUT

Perempuan papua sudah melaksanakan tugas-tugasnya tetapi dalam kekhususan , ada UU Otsus yang diberikan kepada papua kurang lebih  20 tahun, mengapa tidak melihat kebijakan dan kekhususan dan pergumulan yang dibentuk oleh sebuah independen negara untuk mendengar aspirasi perempuan namun dalam kewenangan dibatasi dan hanya diberikan pertimbangan dan persetujuan” ujar Christana.

Pihaknya berharap dengan adanya semangat dari perempuan secara khusus forum perempuan papua di hari Perempuan Internasional ini dalam melakukan diskusi untuk mengangkat martabat perempuan dari suatu kebisuan untuk menyuarakan  aspirasinya, MRP wajib mendukung  untuk berbicara dengan hak-hak perempuan.

Ditambahkan Christiana bahwa kebijakan uu otsus pasa 47 harus diimplementasikan untuk perempuan dan berharap dari  sekian banyak organiasi perempuan berpihak dan bisa memberikan dukungan kepada forum ini  yang baru terbentuk  sebagai wadah pembebasan, permempuan tidak terikat dalam kemiskinan dan kekerasan. (R/*)

Pos terkait