Manokwari, kabartimur.com- Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani mengukuhkan Eko Hery Winarno sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di Gedung PKK Provinsi Arfai, Selasa (15/4/2025).
Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani menyampaikan bahwa Pergantian pejabat di lingkungan kerja atau lembaga atau organisasi dan instansi daerah maupun vertikal merupakan siklus positif sebagai bentuk kebijakan pimpinan dalam rangka regenarasi dan tuntutan kebutuhan organisasi guna mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi.
Dengan dikukuhkannya kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat berharap tata kelolah pemerintahan dan tata kelolah keuangan dan pembangunan daerah minim resiko dan akan mendapatkan perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan termasuk tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan BUMN yang ada di Papua Barat dan Kabupaten seluruh kabupaten di seluruh Papua Barat.
Pihaknya berharap pembangunan di wilayah Papua Barat diarahkan untuk mempercepat pencapaian pembangunan wilayah Papua menuju Papua Sehat cerdas dan produktif.
Selain itu program pemerintah pusat dalam rancangan pembangunan Nasional tahun 2025-2029 ditujukan untuk memperkuat infrastruktur dasar pengembangan wilayah disemua daerah secara khusus di Papua Barat dan dapat mengatasi permasalahan seperti presentasi kemiskinan yang cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah
” Peran dan kontribusi BPKP di Papua Barat kedepannya dibawa kepemimpinan Kepala Perwakilan kiranya dapat terus mengawal dan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah Papua Barat demikian juga Kabupaten sepapua barat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan tidak menyimpang dari prinsip akuntabilitas dan transparansi” Harapnya.
Ia mengajak semua pihka untuk terus bergandengtangan melanjutkan agenda dan upaya pembangunan secara bersama untuk meningkatkan berbagai parameter pembangunan yang akan dipakai pada skala nasional.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPKP akan menjadi mitra kerja dan akan berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk mewujudkam harapan pemerintah dalam menjalankan program-progr pembangunan.
Pihaknya berharap kepala Perwakilan BPKP akan diterima semua pihak dan menjadi Mitra strategis semua stokholder baik pada saat kegiatan berlangsung maupun saat pelaksanaan dan pasca kegiatan-kegiatan pembangunan yang strategis serta bersinergi dengan Inspektur Provinsi dan kabupaten kota yang ada di Papua Barat.
Ia Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan semua stakeholder yang telah mengawal untuk mewujudkan Gedung BPKP yang baru khususnya pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah mengibahkan lokasi pembangunan.
Selain itu, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan masih banyak yang membutuhkan dukungan baik secara internasional maupun global, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut maka peran pemerintah dalam hal ini mengoptimalkan belanja sangat penting baik belanja Kementerian lembaga yang teralokasikan ke Papua Barat maupun belanja-belanja APBD Kabupaten sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu belanja Pemda menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional apalagi di Papua selain Dana transfer ada dana khusus yang akan bisa dikawal akuntabilitas untuk menghasilkan belanja dan harus berkualitas serta diimbangi dengan akuntibilitas dan efisiensi kebijakan yang benar.
“Oleh karena itu saat ini kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan inpres termasuk dampaknya kepada alokasi belanja daerah yang harus lebih fokus dan dirancang dengan skala prioritas yang jelas karena itu belanja daerah seterusnya dilakukan dengan baik” Harapnya
Ia menyebut, Pengawasan difokuskankan ke beberapa sektor yang menjadi instruksi presiden dan wakil presiden seperti pengentasan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, pendidikan kesehatan , penanganan stunting, pemberdayaan UMKM koperasi , dan juga sektor pariwisata.
Olehnya itu, evaluasi pembelanjaan APBD di tahun 2025 diharapkan sebagai awal dalam memberikan kontribusi yang lebih maksimal pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi membantu terwujudnya Papua sehat Papua cerdas dan Papua produktif. (Red/*)
