WASIOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat menyambut positif rencana bupati melarang kendaraan dinas menggunakan BBM subsidi dan beralih menggunakan BBM nonsubsidi atau industri.
“Saya sangat setuju (kendaraan) pelat merah harus memakai (BBM) industri supaya masyarakat bisa merasakan BBM subsidi itu. Karena kita lihat di kabupaten ini hampir semua pelat merah yang pakai subsidi maka masyarakat jadi tidak kebagian, “ ucap Ketua DPRD Herman Sawasemariai di kantor dewan di Isei, Kamis.
Ketua DPRD berharap larangan penggunaan BBM subsidi bagi semua kendaraan dinas dapat diberlakukan secara konsisten agar BBM subsidi yang sejatinya menjadi hak masyarakat kecil benar-benar bisa dinikmati masyarakat Wondama baik yang ada di perkotaan maupun di kampung-kampung.
“Jadi saya mohon kepada pejabat yang memakai pelat merah (kendaraan dinas) agar sadari itu, “ ucap politisi Partai Golkar ini.
Pemkab Wondama rencananya akan segera memberlakukan aturan pelarangan kendaraan dinas memakai BBM subsidi. Sekretaris Daerah Denny Simbar sebelumnya menyampaikan, dalam waktu dekat akan diterbikan surat edaran bupati tentang kewajiban menggunakan BBM nonsubsidi ke semua OPD.
Langkah itu dilakukan untuk menjamin ketersediaan BBM di Wondama agar tidak terjadi kelangkaan sebagaimana yang telah berulang kali terjadi selama ini. Sebab, dari survey yang dilakukan Dinas Perindagkop diketahui 50 persen pengguna BBM bersubsidi di Wondama adalah kendaraan pelat merah.
Berkaitan dengan itu, Herman juga berharap Pemkab bisa mengupayakan peningkatan kuota BBM bersubsidi khususnya untuk premium atau bensin. Sebab, kuota BBM bersubsidi yang masuk di Wondama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kebutuhan.
“Jadi seharusnya lebih banyak kuota bensin yang ditambah. Karena yang masyarakat lebih banyak butuh itu bensin bukan solar, “ pungkas politisi dari Distrik Rumberpon ini. (Nday)
