MANOKWARI, Kabartimur.com – Dirgahayu Provinsi Papua Barat yang ke-23 , Penjabat Gubernur Papua barat, Komjen Pol ( Purn) Drs. Paulus Waterpauw. M.Si menekankan dua hal penting yang perlu diperingati yakni tanggal 12 oktober sebagai hari ulang tahun provinsi papua barat berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 1999 dan tanggal 6 februari sebagai hari aktifnya kembali Provinsi Papua Barat berdasarkan inpres nomor 1 tahun 2003.
Hal tersebut diungkapkan Pj. Gubernur Papua Barat saat memimpin upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Papua Barat ke-23 di halaman kantor gubernur, Arfai, Selasa (12/10/2022).
Pj. Gubernur menjelaskan bahwa tanggal 6 februari setiap tahun telah ditetapkan sebagai hari seni dan budaya Papua di Provinsi Papua Barat.
“Itu sebabnya kita selalu mengenang dan memperingati hari lahirnya provinsi ini sebagai hari bersejarah dalam ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kemurahannya menganugerahkan provinsi papua barat ini kepada kita” kata Waterpau.
“Kita telah berada pada masa pembangunan lima tahun ketiga atau rpjmd 2017-2022 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) papua barat 2005-2030. RPJMD periode lima tahun ketiga 2017-2022 ini mengacu pada visi pembangunan papua barat dengan tema: “Provinsi Papua Barat yang maju, mandiri, bermartabat dan lestari”, sambungnya.
Selanjutnya visi pembangunan tersebut dijabarkan kedalam misi pembangunan yang dilaksanakan dalam bentuk delapan agenda pembangunan, yaitu :
- Menanamkan amanat otonomi khusus sebagai paradigma baru pembangunan;
- Memacu peningkatan perekonomian wilayah;
- Menanggulangi kemiskinan;
- Membenahi tata kelola pemerintahan;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan;
- Membangun sumberdaya manusia yang kontributif dalam pembangunan;
- Memanfaatkan sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat;
- Melestarikan lingkungan alam dan budaya.
Olehnya itu, visi dan misi pembangunan provinsi papua barat ini dijadikan pedoman bagi seluruh perangkat daerah (opd/skpd) dalam menyusun rencana strategis pembangunan sektor yang lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat di provinsi ini secara bertahap segera terwujud.
“Saya menyadari bahwa tantangan pembangunan di daerah ini cukup berat, namun dengan kemampuan yang kita miliki, papua barat terus berhasil melakukan beberapa perubahan yang signifikan diberbagai bidang pembangunan” terang Waterpau.
Waterpau menyebut, selama 5 tahun berlalu pemerintah terus bekerja untuk merubah indeks pembangunan manusia (ipm) papua barat dari tahun 2017 pada point 61,73, terus berkembang baik dan mengalami perubahan signifikan naik 2 sampai tiga bahkan 4 tingkat dari posisi 0,00 point pada tahun 2017 menjadi point 0,0 pada tahun 2021/2022.
“Prestasi ini adalah dukungan semua aparatur sipil negara baik di provinsi maupun di jajaran pemerintah kabupaten dan kota, serta semua komponen terkait dalam pemerintahan, yakni bumn, bumd dan lsm atau ngo dan para pelaku bisnis yang sedang beraktivitas di papua barat dan sejumlah prestasi yang telah kita capai di usia 23 tahun telah melakukan percepatan pembentukan perdasus dan perdasi sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 106 dan 107” terang Waterpau.
Pj Gubernur Ingatkan MoU Dalam Upaya Membangun Pusat Data Pembangunan
Penjabat Gubernur Papua Barat mengingatkan tentang mou dengan BPS dalam upaya membangun sebuah pusat data bagi pembangunan di papua barat yang disebut “ sistem data noken” atau sistem data sektoral satu noken yang disingkat “Sisdaken”.
Pihaknya meminta kepada seluruh perangkat daerah (opd) agar mengaktifkan aplikasi tersebut dengan menginput data-data pembangunan yang telah dikerjakan.
“Diharapkan melalui aplikasi sistem data ini, akan tersedia data-data akurat untuk kebutuhan pembangunan di papua barat” harapnya.
Pj Gubernur berpesan Kepada seluruh aparatur pemerintah yang telah diberi kepercayaan untuk bekerja di provinsi ini, untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, meningkatkan disiplin dan etos kerja yang saat ini masih terkesan kurang optimal.
Juga menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dapat bersentuhan dengan hukum
Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan ikut menciptakan keamanan dan ketenteraman yang kondusif sehingga proses pembangunan di provinsi papua barat dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Dirgahayu provinsi papua barat
sekali melangkah terus maju, pantang menyerah
god bles the land of papua. (Red/VR)
