WASIOR – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DPPO) Kabupaten Teluk Wondama menyatakan belum tersedianya rumah tinggal baik untuk kepala sekolah maupun para guru tetap menjadi salah satu penyebab para guru sering kali meninggalkan tempat tugas.
Banyak guru dilaporkan tidak datang ke tempat tugas dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tak jarang sekolah harus libur banyak lantaran tidak ada guru yang bertugas.
Karena itu mulai tahun ini DPPO memprioritaskan penyediaan sarana prasarana (sarpras) termasuk rumah kepala sekolah dan rumah guru khususnya untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil.
“Kenapa guru jarang ada di lapangan, alasan utamanya rumah tinggal. Makanya tahun ini dari DAK (dana alokasi khusus) dan Otsus untuk pengadaan rumah guru. Mudah-mudahan kendala itu bisa diatasi dalam 2 tahun ke depan. Karena tidak bisa sekaligus karena anggaran kita terbatas, “jelas Kepala DPPO Jonathan Sembiring.
Hal itu disampaikan Sembiring dalam rapat kerja dengan Komisi A DPRD Teluk Wondama di Isei, Selasa (30/8/2022).
Faktor lain yang juga menjadi penyebab, lanjut Sembiring yakni akses menuju tempat tugas yang sulit termasuk belum tersedianya jaringan komunikasi. Hal tersebut juga menjadi alasan banyak guru tidak betah di tempat tugas.
“Sehingga mulai tahun depan kami upayakan satu distrik ada satu kendaraan laut, perahu dengan mesin 15 (PK) atau 40 ka. Itu untuk yang di kepulauan.
Kalau di yang pedalaman terutama di (distrik) Naikere, kita siapkan kendaraan roda dua motor KLX (trail) karena rata-rata kampung di sana sudah tembus jalannya, “papar Sembiring.
Anggota Komisi A Markus Webori dalam kesempatan itu menyampaikan keluhan masyarakat bahwa banyak sekolah tidak berjalan dengan baik karena ketiadaan guru. Umumnya para guru hanya datang saat awal penempatan saja.
Mereka hanya bertahan beberapa waktu kemudian kembali ke kota dalam kurun waktu yang lama dan hanya sesekali saja datang ke tempat tugas.
“Banyak guru tidak ada di tempat tugas. Kalau sudah turun di kota mereka tidak mau kembali sehingga kasihan anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Kami minta Dinas Pendidikan harus tertibkan ini, “ ujar Webori.
Ketua Komisi A Robert Gayus Baibaba menyarankan Dinas Pendidikan mencari terobosan agar anggaran DAK sektor pendidikan untuk Kabupaten Teluk Wondama bisa meningkat.
Pasalnya dengan nilai DAK yang ada sekarang ini pasti akan sulit untuk menjawab keterbatasan sarpras yang dibutuhkan sekolah-sekolah di Wondama.
“Kami sarankan untuk lobi langsung ke Kemendikbud di Jakarta. Bapak-bapak siapkan proposalnya nanti kami dari DPRD ikut membantu untuk dampingi bicara di Jakarta, “ujar Baibaba. (Nday)
