Dewan Adat Papua Wilayah III : Budaya adalah Jati diri Bangsa

Manokwari-Kabartimur.com- Menyikapi dinamika sosial budaya yang terjadi akhir-akhir ini antara Ketua Dewan Adat Suku Byak-Beteuw Raja Ampat yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay (Kepala Burung) dan Kesultanan Ternate-Tidore, telah mengundang banyak reaksi dari kedua pihak.

Ketua Dewan Adat Papua Wilyah III Doberay, Paul F.Mayor melalui juru bicaranya, Timotius D.Yelimolo menjelaskan, telah terjadi Kesalahpahaman yang bermula saat ketua Dewan Adat Suku tidak diberitahu panitia perihal kedatangan Sultan ke Raja Ampat pada sebuah acara pengukuhan ikatan.

” Karena kecewa, Ketua Adat menulis status pada akun facebooknya yang merupakan ungkapan kekecewaan sebagai tuan yang tidak taju menahu perihal tamu yang datang,” Kata Yelimolo melalui pers releasenya yang diterima kabartimur.com pada Rabu, (28/11/18).

Lanjut Yelimolo, apa yang dimaksudkan Ketua DAP itu tidak bermaksud melontarkan ujaran kebencian atau fitnaan terhadap Baginda Sultan.

Baca Juga :   Jumlah Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Manokwari Semakin Meningkat

“Yang dimaksudkan Ketua adalah “masuk rumah harus ketok pintu agar tuan rumah sambut dengan baik”, Kami di Papua terkenal dengan budaya malu dan sistem kekerabatan dan memiliki hal kasih yang sangat besar,” Jelas Yelimolo

Lanjut Yelimolo, tradisi masuk rumah di Papua melalui beberapa cara. Pertama, acara masuk rumah untuk sekolah adat, pengantin dan para tamu-tamu istimewa.

“Baginda Sultan adalah Raja, punya nama Besar, begitu pula Papua, dalam struktur organisasi tradisional setiap suku ada Raja sebagai pemegang Mandat dari Sang Pencipta, Alam dan leluhur. Ketua Dewan Adat adalah Simbol Raja dari setiap Raja-raja yang terdapat disetiap Marga dan suku di Papua. Jika Panitia memberi tahukan dengan baik, pasti kami akan sambut dengan acara adat yang sangat besar,” tambah Yelimolo

Menurutnya, telah tercacat dalam sejarah bahwa hubungan Kesultanan dan Papua telah berlangsung sangat lama dan Suku Biak dari pulau Warmambo (nama asli pulau biak) adalah Mitra Maritim dan perdagangan yang berlangsung sejak abad ke-8 s/d akhir abad ke-19. Hubungan ini tidak boleh terputus hanya karena sebuah kesalahpahaman semata merusak pondasi peradaban yang telah diletakkan oleh para leluhur kita.

Baca Juga :   Ketua FKUB Papua Barat Harapkan Ideologi Pancasila Tidak Mengalami Perubahan

Sebagai juru bicara, Yelimolo mengajak semua warga saling menghargai dan menghormati kekayaan budaya masing-masing, berdasarkan nilai dan norma yang tersirat di dalamnya.

Pos terkait