WASIOR – Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat Korneles Paduai mengakui penyaluran pupuk subsidi ke daerah itu masih terkendala.
Hal itu mengakibatkan para petani terpaksa mengandalkan pupuk nonsubdisi dengan harga yang cukup tinggi.
Paduai menjelaskan, hal yang membuat pupuk subsidi selama ini terhambat masuk ke Teluk Wondama adalah karena belum ada pihak yang bersedia menjadi penyalur atau distributor tetap.
Pasalnya, menurut Paduai, kebutuhan pupuk subsidi di Wondama relatif masih kecil sehingga dari sisi bisnis dianggap kurang menguntungkan.
“Selama ini yang butuh hanya petani-petani di daerah transmigrasi saja. Itupun semua tidak membutuhkan. Sementara pengajuan pupuk ini kan harus dibeli,” kata Paduai ditemui di Wasior, baru-baru ini.
Meski demikian, pihaknya terus mencari cara agar kuota pupuk subsidi untuk Kabupaten Teluk Wondama bisa masuk sehingga bisa membantu para petani.
Hasilnya, pada tahun ini Teluk Wondama mendapatkan kuota pupuk subsidi sebanyak 60 ton. Yakni pupuk urea sebanyak 50ton dan NPK 10 ton.
“Dan perkembangan terbaru kami sudah cek sudah dalam proses 60 ton,” ungkap mantan Kepala Bidang Hortikultura itu.
Agar kuota pupuk bersubsidi tetap ada, lanjut Paduai, selain telah menunjuk salah satu pengusaha swasta di Wasior sebagai penyalur, pihaknya juga telah melakukan pendataan petani yang membutuhkan pupuk subsidi.
“Kami sudah entry dari tahun kemarin, siapa orang-orangnya dan berapa luas lahannya. Jadi kita harus mendata semua petani yang membutuhkan pupuk subsidi ini untuk dua musim tanam. Baik pupuk urea, NPK dan yang lain, “papar Paduai.
Sebelumnya, Purwono, seorang petani sawah di lokasi transmigrasi Kampung Sobei Indah Distrik Teluk Duairi mengaku sangat terbebani dengan biaya pupuk yang mahal.
Sebab di Wondama tidak tersedia pupuk subsidi sehingga dia bersama banyak petani lainnya terpaksa membeli pupuk nonsubsidi di Manokwari.
“Makanya kita ini sangat berharap supaya pupuk subsidi ini bisa ada di Wondama supaya petani tidak kesulitan. Sekarang ini kita belinya (nonsubsidi) di Manokwari dengan harga mahal sekali sehingga biaya produksi jadi tinggi sekali. Ini yang jadi beban petani, “kata Purwono. (Nday)
